Dapur SPPG Tutup
Program Makan Gratis di Lamongan Berhenti Beroperasi
KABUPATEN LAMONGAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi tumpuan bagi ribuan siswa di wilayah Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, kini tengah menemui jalan buntu. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Warukulon dilaporkan resmi menghentikan pendistribusian paket makanan sejak sepekan terakhir.
Penghentian mendadak ini berdampak langsung pada siswa-siswi di lembaga sekolah negeri maupun swasta, mulai tingkat SD hingga SMP, yang tersebar di Desa Warukulon, Plososetro, Kesambi, Paji, dan sekitarnya.
- BACA: Dugaan Korupsi TKB: Kejari Lamongan Panggil Pengadu, Pemilik Perumahan Menyusul
- BACA: Kasus Rokok Ilegal di Lamongan Diduga Mandek, Publik Soroti Kinerja Bea Cukai Gresik dan APH
Kondisi ini memaksa para siswa kembali ke pola lama, yakni membawa bekal dari rumah atau mengandalkan jajanan kantin. Menurut keterangan salah satu warga berinisial MJ, penghentian layanan ini sudah berlangsung selama tujuh hari.
"Sudah tujuh hari memang tidak ada kiriman MBG. Siswa-siswi sekarang harus membawa bekal sendiri dari rumah," ujar MJ saat memberikan keterangan pada Kamis (18/12/2025).
- BACA: Inspektorat Sudah Kirim Hasil Dugaan Penyelewengan PAD Retribusi Parkir dan Tiket Masuk Makam Sunan Drajat ke Bupati
- BACA: DPRD Lamongan Bungkam Soal Rokok Ilegal Marak Sasar Pelajar, Dugaan Beking Aparat Menguat
Bagi sejumlah wali murid, penghentian ini cukup memberatkan. Tanpa adanya paket MBG, para orang tua mengaku harus merogoh kocek lebih dalam untuk memberikan uang saku tambahan agar anak-anak mereka bisa makan di sekolah.
Menanggapi carut-marutnya layanan ini, Kokoh, selaku perwakilan pihak Yayasan yang menaungi SPPG tersebut, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa keputusan menutup sementara dapur MBG adalah langkah pahit yang harus diambil akibat beban operasional yang kian membengkak.
"Beban biaya operasional harian sangat tinggi, sementara kucuran anggaran dari pusat hingga kini belum juga turun. Operasional memang tidak bisa berjalan jika dana belum cair," jelas Kokoh.
Tak hanya berdampak pada siswa, krisis anggaran ini juga memicu masalah ketenagakerjaan. Sedikitnya 47 karyawan dapur kini terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Pihak pengelola SPPG kini tengah mengupayakan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait percepatan pencairan dana. Selain masalah anggaran, kabarnya juga tengah dilakukan proses pergantian Ketua Dapur SPPG guna penyegaran manajemen.
"Kami sangat berharap dana dari pemerintah pusat segera cair agar pelayanan MBG kembali berjalan lancar dan para karyawan bisa bekerja kembali," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan pihak sekolah berharap ada solusi cepat dari instansi terkait agar program strategis pemenuhan gizi anak bangsa ini tidak terbengkalai terlalu lama. (edi)
