JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA-Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi sampaikan pedoman penghitungan Upah Minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia melalui surat bernomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah aturan baru terkait sistem pengupahan nasional.
Pemerintah mewajibkan setiap daerah mendasarkan perhitungan pada tiga pilar utama, yaitu data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan data ketenagakerjaan yang aktual. Menteri Yassierli menegaskan bahwa penetapan tidak boleh memihak satu kepentingan saja, melainkan harus menjaga keseimbangan antara kemampuan perusahaan dan kebutuhan hidup pekerja serta keluarganya. “Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” ungkapnya dalam siaran pers resmi, Rabu (18/11/2026).
Daerah yang telah menetapkan UMP dan UMK tahun 2026 akan menggunakan formula penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Rumus tersebut mengalikan gabungan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan faktor nilai alfa yang berkisar antara 0,50 hingga 1. Nilai alfa sendiri mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan menjadi ruang negosiasi yang penting bagi Dewan Pengupahan di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. “Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan,” jelas Menteri.
Pemerintah menetapkan tenggat waktu yang ketat agar masyarakat segera mengetahui besaran upah yang berlaku mulai tahun depan. Gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026, sementara UMK paling lambat 25 November 2026. Aturan juga mengakomodasi upah sektoral yang nilainya harus lebih tinggi dibandingkan upah minimum umum, serta memberikan ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil di mana upah paling rendah ditetapkan minimal 50 persen dari upah minimum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama.
Masyarakat, baik pekerja maupun pelaku usaha, diharapkan memantau proses ini secara langsung melalui pengumuman resmi pemerintah daerah. Seluruh pihak berhak menyampaikan masukan kepada Dewan Pengupahan di daerah masing-masing sebelum penetapan dilakukan. Pemerintah menegaskan transparansi menjadi kunci utama agar kebijakan ini dapat dirasakan adil oleh seluruh pihak. Besaran Upah Minimum 2027 akan berlaku efektif per 1 Januari 2027 di seluruh wilayah Indonesia.

Belum ada komentar