KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengumumkan langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang 2026. Strateginya terdengar sistematis: percepatan masa tanam, diversifikasi komoditas ke jagung dan tembakau, hingga rencana pembangunan sumur bor.
Namun, narasi “perencanaan matang berbasis data” itu berjarak dengan kenyataan di lapangan. Di sejumlah desa rawan kekeringan, petani justru menghadapi ketidakpastian yang berulang.
“Setiap tahunnya kami dengar himbauan. Disuruh tanam cepat, disuruh tanam tembakau. Tapi benih subsidi mana? Air dari mana kalau sumur desa saja sudah asin sejak tiga tahun lalu?” ujar Slamet Riyadi (52), petani dari Kecamatan Kedungadem, Senin (27/4/2026).
Pemerintah mendorong percepatan tanam pada Maret hingga Mei agar panen jatuh sebelum puncak kemarau Agustus–September. Wakil Bupati Nurul Azizah menyebut langkah ini sebagai bentuk antisipasi dini.
Di tingkat petani, kebijakan itu dipertanyakan. Hingga akhir April, sebagian saluran irigasi tersier di wilayah selatan masih kering. Bantuan pompanisasi belum merata.
“Maret sampai Mei itu waktunya tanam, kami tahu. Tapi airnya baru datang dua minggu lalu. Sekarang dipaksa panen cepat, sementara benih padi unggul tahan kering harganya selangit. Tidak dibantu secara nyata. Himbauan pemkab tidak cukup mengairi sawah kami,” kata Kasinem (45), petani dari Kecamatan Sumberrejo.
Diversifikasi tanaman menjadi opsi berikutnya. Jagung dan tembakau dinilai lebih adaptif terhadap kondisi kering. Namun, bagi petani, kebijakan itu belum disertai jaminan yang memadai, terutama soal pasar dan harga.
“Tanam tembakau? Modal pupuk dan pestisidanya lima kali lipat padi. Lalu pasar tembakau saat ini lagi carut-marut. Siapa yang beli hasil kami? Pemerintah hanya bilang ‘diversifikasi’, tapi tidak siapkan harga pokok penjualan. Jangan jadikan kami kelinci percobaan setiap musim kemarau,” ujar Handoko, petani dari Kecamatan Balen.
Soal infrastruktur air, pemerintah menyebut pembangunan sumur bor sebagai solusi. Namun, realisasinya terbatas. Di Kecamatan Kedungadem, dari 11 desa yang mengajukan, baru dua yang mendapat fasilitas sumur bor. Sisanya masih menunggu tanpa kepastian.
Petani mengaku persoalan kekeringan bukan hal baru. Namun, solusi yang ditawarkan dinilai belum menjawab kebutuhan dasar.
“Bu Wabup bilang jangan bergantung pada dropping air. Tapi kami sejak dulu minta dibantu mandiri dengan sumur dalam dan pompa desa yang dirawat bersama. Siapa yang sebenarnya tidak siap? Kami atau pemerintah?” ujar Sutrisno, petani dari Kecamatan Kedungadem.
Menjelang puncak kemarau, kecemasan petani meningkat. Mereka menghadapi risiko gagal panen saat fase pengisian bulir, potensi utang yang membengkak akibat biaya produksi, hingga ancaman krisis air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Zaenal Fanani, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Pesan yang dikirim telah terbaca, namun belum dijawab.
Belum ada komentar