KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Pendopo Malowopati pagi itu riuh. Seragam rapi, map tebal, dan jargon “akuntabel” serta “transparan” berseliweran. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Bimtek untuk ratusan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sebanyak 430 koperasi diklaim sudah lengkap secara administrasi dan berbadan hukum, punya NPWP, hingga Nomor Induk Koperasi. Angka itu terdengar meyakinkan. Tapi satu pertanyaan mendesak: apakah mereka benar-benar hidup, atau sekadar tercatat?
Data berbicara lain. Hanya 310 koperasi yang sudah menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT). Lebih dari seratus lainnya belum menyentuh mekanisme paling dasar transparansi. Tanpa RAT, koperasi sulit dibedakan-antara yang berjalan dan yang sekadar papan nama.
Di lapangan, realitasnya lebih telanjang. Seorang pengurus koperasi di pinggiran Bojonegoro, Suhadak (45), menyebut organisasinya masih “jalan di tempat”.
“Sudah ada badan hukum, tapi usaha belum jalan. Modal belum jelas, anggota juga masih bingung mau ngapain,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Fenomena ini berulang di banyak daerah: koperasi lahir cepat, lalu meredup pelan-pelan. Bukan karena niat buruk, melainkan karena dipaksa tumbuh tanpa ekosistem. KDKMP sendiri bagian dari agenda besar nasional-ribuan koperasi ditarget lahir dalam waktu singkat.
Di Bojonegoro, 22 koperasi disiapkan untuk peluncuran tahap awal Mei, menuju target nasional 50 ribu pada Agustus. Ambisi yang besar ini masih menyisakan tanda tanya: koperasi dibangun karena kebutuhan desa, atau karena kebutuhan angka?
Di sisi lain, pembangunan fisik dikebut. Ratusan titik berjalan, namun 39 tersendat, sebagian terbentur Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sebagian masalah aset. Bangunan berdiri, tapi kesiapan pengelola tertinggal.
Pemerintah menyiapkan pendamping PPPK untuk mengawal operasional. Solusi atau justru ketergantungan baru? Di Bojonegoro, 430 koperasi sudah berdiri. Persoalannya kini sederhana: berapa yang benar-benar bergerak, dan berapa yang hanya ada di atas kertas.
Belum ada komentar