Dana Cadangan Pesangon: Kemnaker Bantah Isu Pengelolaan Danantara

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri
beritakeadilan.com,

JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi membantah kabar yang beredar luas di media sosial terkait kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Informasi tersebut ternyata belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah, sehingga masyarakat diminta tidak langsung mempercayainya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut. “Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui siaran pers resmi yang dirilis pada Sabtu (14/11/2026).

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon memang telah diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, aturan ini masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci. Berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara akhir. Proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan dimulai dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengusaha, serikat pekerja, hingga pihak-pihak terkait lainnya.

“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara menyeluruh bersama semua pihak. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelas Putri. Nantinya, peraturan pelaksanaan tersebut akan mengatur mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban dana secara transparan dan akuntabel.

Kemnaker pun mengimbau seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha dan para pekerja, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Seluruh perkembangan kebijakan ini akan disampaikan secara resmi setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini dilakukan demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar adil bagi semua pihak.

Belum ada komentar