JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA –Pemeriksaan forensik terhadap dokumen ijazah atas nama Joko Widodo resmi telah selesai dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Penyidik Polda Metro Jaya telah menuangkan seluruh hasil pengujian tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan ‘pro justitia’, yang kemudian diserahkan secara resmi kepada jaksa penuntut umum. Langkah ini menutup tahap pemeriksaan teknis dalam rangka proses hukum yang tengah berjalan di tengah sorotan publik yang luas.
Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengujian berjalan sesuai dengan prosedur baku, secara profesional, dan proporsional. Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan forensik tersebut kini menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan yang telah dilimpahkan kepada Kejaksaan. Masyarakat pun kini menunggu langkah selanjutnya dari pihak kejaksaan dalam menindaklanjuti berkas tersebut.
“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” ujar Trunoyudo dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat terkait keabsahan proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian.
Lebih lanjut, Trunoyudo menegaskan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Puslabfor Polri merupakan pemeriksaan resmi yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Oleh karena itu, pihaknya memandang tidak diperlukan adanya pengujian ulang atau pemeriksaan forensik tambahan terhadap objek yang sama. Hal ini disampaikan guna menjaga efisiensi proses hukum sekaligus menjamin keutuhan dan keamanan barang bukti yang diperiksa.
Kepolisian berkomitmen menjaga proses hukum tetap berjalan transparan dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Seluruh pihak diharapkan menunggu hasil proses hukum selanjutnya dengan tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum putusan akhir dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang. Hasil verifikasi ini diharapkan menjadi jawaban hukum yang objektif bagi seluruh elemen masyarakat yang menuntut kejelasan atas perkara ini.
Belum ada komentar