JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA—Polemik pengelolaan tiket Muara Angke menuju Kepulauan Seribu kini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Kehadiran sistem digitalisasi JaketBoat yang digadang-gadang memberikan kemudahan akses pelayanan publik justru dinilai menyimpan banyak persoalan di lapangan. Sejumlah calon penumpang mengeluhkan sulitnya mengamankan tiket melalui aplikasi resmi milik Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut. Namun anehnya, beredar kabar bahwa kuota keberangkatan masih bisa diperoleh secara mulus melalui jalur atau pihak tertentu.
Kondisi kontradiktif ini memantik dugaan adanya tata kelola kuota yang tidak proporsional dan transparan. Jalur pelayaran Muara Angke merupakan urat nadi utama mobilitas warga serta wisatawan menuju Kepulauan Seribu, sehingga kejelasan distribusi tiket menjadi modal vital pelayanan masyarakat. Respons cepat sempat ditunjukkan oleh Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan, yang secara sigap menerima laporan tersebut dan menyampaikan apresiasinya. Langkah tegas pimpinan ini memunculkan harapan agar seluk-beluk kendala sistem digitalisasi penyeberangan segera diurai secara terbuka.
Niat baik pimpinan Dishub DKI Jakarta tersebut sayangnya berbanding terbalik dengan pihak yang bertanggung jawab langsung di lapangan. Kepala UPAP Dishub DKI Jakarta, Afandi Nofrizal, justru belum memberikan klarifikasi resmi hingga naskah ini ditayangkan. Sejumlah pertanyaan kunci mengenai porsi kuota online versus loket fisik, mekanisme pengawasan kuota, hingga isu adanya potensi percaloan terselubung yang dilayangkan melalui pesan singkat belum kunjung direspon. Sikap bungkam dari pejabat teknis ini tentu kian memperkuat keraguan publik atas keandalan sistem JaketBoat.
Asas transparansi publik menuntut pengelolaan tiket Muara Angke dibuka seluas-luasnya agar tidak menimbulkan persepsi liar di masyarakat. Apabila kelangkaan tiket murni disebabkan oleh tingginya antusiasme warga atau gangguan teknis server JaketBoat, pihak pengelola berkewajiban menyampaikan kendala tersebut secara jujur dan transparan. Sebaliknya, jika ada indikasi penyimpangan oleh oknum tak bertanggung jawab, proses evaluasi serta penindakan tegas wajib segera ditempuh demi menjamin rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.
Masyarakat kini menantikan kejelasan resmi dari pengelola perairan DKI Jakarta guna memastikan seluruh akses transportasi dapat dijangkau secara setara dan fair. Klarifikasi komprehensif dari Kepala UPAP Dishub DKI Jakarta sangat dinantikan untuk menjawab seluruh keraguan publik. Bagaimanapun, integritas pelayanan publik tidak boleh tercederai oleh minimnya keterbukaan informasi. Di saat asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, bungkamnya otoritas terkait hanya akan membiarkan spekulasi publik terus menggunung.
Belum ada komentar