KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR –Proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Klino, Kecamatan Sekar, kembali memantik perhatian publik. Dengan nilai anggaran mencapai Rp2,6 miliar, proyek ini seharusnya menjadi motor percepatan pembangunan desa. Namun, temuan di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.
Pantauan visual menunjukkan sebagian pekerjaan konstruksi masih berada pada tahap awal. Dokumentasi memperlihatkan kontras mencolok antara kondisi fisik pembangunan dan besaran anggaran yang disebut telah direalisasikan.
Proyek BKKD dan Retakan Beton
Pada ruas jalan yang sudah dilakukan pengecoran, terlihat retakan memanjang di beberapa titik. Retakan ini muncul relatif cepat setelah proses pengecoran, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai mutu konstruksi. Faktor teknis seperti kualitas material, metode pengerjaan, hingga proses perawatan beton (curing) diduga menjadi penyebab. Sejumlah warga menilai hasil pekerjaan tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan. “Kalau dilihat, hasilnya kurang maksimal. Seharusnya dengan budget sebesar itu, kualitasnya bisa lebih baik,” ujar salah satu warga melalui pesan singkat.
Ketimpangan Anggaran dan Kemajuan Fisik
Informasi yang beredar menyebutkan pencairan anggaran proyek telah mencapai sekitar 80 persen. Namun, kondisi fisik pembangunan diperkirakan baru sekitar 30 hingga 35 persen. Ketimpangan ini menimbulkan dugaan adanya masalah dalam tata kelola proyek. Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, pencairan dana seharusnya berbasis progres fisik. Ketidakseimbangan antara serapan anggaran dan capaian pembangunan dapat menjadi indikator awal adanya persoalan serius.
Regulasi dan Transparansi Proyek BKKD
Pengelolaan keuangan desa wajib mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Setiap kegiatan pembangunan harus sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemeriksaan resmi dapat mengarah pada sanksi administratif, bahkan berpotensi masuk ranah hukum. Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Klino, Dwi Nurjayanti, telah dilakukan. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Desakan Audit dan Pengawasan
Masyarakat mendesak agar instansi terkait segera melakukan audit komprehensif, baik dari sisi administrasi maupun kualitas teknis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan desa. Tanpa pengawasan yang memadai, proyek bernilai miliaran rupiah berisiko gagal, sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.
Proyek BKKD Desa Klino kini berada di titik kritis. Retakan beton dan ketimpangan anggaran menjadi sorotan tajam. Publik menunggu langkah tegas pemerintah dalam memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas pembangunan desa.
Belum ada komentar