KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Sejumlah mitra pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro menyerukan agar pemerintah menindak tegas pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program tanpa menghentikan keberlangsungannya. Seruan itu disampaikan dalam aksi damai yang digelar di depan Gedung DPRD Bojonegoro.
Para peserta aksi menilai berbagai persoalan yang belakangan mencuat harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program. Namun, mereka menegaskan bahwa upaya evaluasi tidak boleh mengorbankan program yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya peserta didik.
Salah satu peserta aksi, Yuanita Puspita Sari, mitra pengelola MBG dari Plesungan 2, Kecamatan Kapas, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.
“Aksi damai kita hari ini adalah untuk mendukung program Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita. Hidup MBG! Kami di sini menuntut untuk ditangkap koruptornya, benahi programnya, dan lanjutkan MBG,” ujar Yuanita saat diwawancarai di sela-sela aksi.Senin (22/6/2026).

Foto: Pengelola SPPG Plesungan 2 Yuanita Puspitasari saat diwawancarai awakmedia ini.
Yuanita mengatakan, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan MBG. Ia menilai evaluasi dan perbaikan sistem justru perlu dilakukan agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami mendukung adanya evaluasi. Programnya harus diperbaiki, SDM-nya, dan juga sistemnya. Tetapi MBG sendiri harus tetap berjalan,” ucapnya.
Menurut Yuanita, keberadaan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program.
“MBG harus lanjut demi anak bangsa, menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Di wilayah Plesungan 2, Kecamatan Kapas, pelaksanaan program tersebut turut membuka peluang kerja bagi warga setempat. Dalam satu titik layanan, jumlah tenaga kerja yang terlibat dapat mencapai lebih dari 40 orang, menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah porsi makanan yang harus disiapkan setiap hari.
Para pengelola berharap pemerintah pusat terus melakukan pengawasan dan pembenahan terhadap tata kelola program agar tujuan utama MBG dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dapat tercapai secara optimal. Mereka menilai keberlanjutan program harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat guna mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.
Aksi damai tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus dorongan kepada pemerintah untuk memastikan program MBG tetap berjalan, sembari melakukan evaluasi dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti merugikan program.

Belum ada komentar