KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR – Kepala Dinas ( Kadis) Perhubungan Kabupaten Lamongan saat dikonfirmasi awak media terkait proyek penggantian Jembatan Kesambi yang berlokasi di Jalan Raya Babat – Lamongan KM 68+740, Kecamatan Pucuk, Ia mengatakan itu bukan rana saya
“Gianto menegaskan proyek Pembagunan pergantian struktur jembatan Kesambi dijalur nasional Lamongan- Babat tersebut itu wewenang pemerintah pusat,”ujar Kadis Perhubungan Kabupaten Lamongan saat dimintai keterangan melalui sambungan WhatsApp pribadinya.
Berdasarkan informasi dilapangan menyebutkan proyek ini memiliki nilai kontrak signifikan, yakni Rp 17.182.539.000,- (tujuh belas miliar rupiah lebih). Pekerjaan ini dimenangkan oleh PT. Wasis Karya Nugraha dengan target output jembatan sepanjang 22,60 meter
Selain itu dari rincian data pekerjaan sesuai dokumen resmi: nilai pagu anggaran Rp18.375.000.000 nilai Kontrak Rp 17.182.539.000 dan masa pelaksanaan : 292 Hari Kalender ( 10 bulan) serta masa pemeliharan 365 Hari Kalender.
Pantauan www beritakeadilan dilokasi Terbaru nampak jembatan Kesambi kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan proyek ini sudah tiga pekan terahir dikerjakan namun hingga kini masih dalam pengerukan dan kini disorot publik
“Anggaran selangit kerja asal- asalan proyek pergantian struktur jembatan Kesambi sudah berjalan sekitar 3 ( tiga ) minggu belum di apa apakan dikeruk saja belum kelar,” ujar warga sekitar yang tidak mau namanya dipublikasikan ( 15/05/2026)
Menurutnya membagun jembatan dengan volume pekerjaan 22.6 meter saja membutukan waktu yang cukup lama yakni 10 ( sepuluh bulan) terlalu lama tinggal menghitung berapa kerugian ekonomi akibat dari kemacetan jalur nasional Lamongan- Babat
“Lebih lanjut dia menambahkan sudah berjalan hampir kurang lebih satu bulan hanya dirusak saja belum juga diteruskan pekerjaan pembagunan pergantian jembatan jalur nasional lamongan – Babat, yang didanai belasan milyar” Imbuhnya.
Jembatan Kesambi Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan berada di urat nadi transportasi utama.Tanpa mengunakan transparansi dan koordinasi yang kuat antar instansi serta masyarakat, setempat
Proyek ini dikhawatirkan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap akuntabilitas penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.5 Provinsi Jawa Timur belum memberi keterangan resmi mengenai keterbukaan informasi publik guna memastikan proyek berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Belum ada komentar