Pemanggilan Wartawan Polresta Sidoarjo Tuai Keberatan Media

Pers Bukan Musuh Polisi, Pemanggilan Dua Wartawan oleh Propam Polresta Sidoarjo Dipersoalkan
beritakeadilan.com,

KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR-Dua wartawan yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dimintai keterangan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polresta Sidoarjo pada 27 Oktober 2026. Langkah ini kini menuai keberatan keras dari manajemen perusahaan pers terkait. Persoalan ini muncul tak lama setelah sejumlah media menerbitkan laporan jurnalistik mengenai dugaan penyimpangan di ruang Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polresta Sidoarjo.

Dua jurnalis yang menjalani proses klarifikasi tersebut adalah Nurudin dari OALA.id dan Ariyanto dari Selalu.id. Keduanya hadir ke lokasi atas undangan yang awalnya disampaikan sebagai silaturahmi sekaligus penyerahan surat. Namun, situasi berubah ketika mereka justru dimintai keterangan secara tertulis, diminta menyerahkan fotokopi identitas, serta menandatangani dokumen hasil klarifikasi beserta cap jempol. Tiga rekan wartawan dari media lain turut hadir untuk mendampingi dan menyaksikan proses berlangsung.

Masrul Fajrin, Direktur PT Ruang Media Informasi (RuMI) yang menaungi OALA.id, membenarkan bahwa pihaknya baru mengetahui proses tersebut setelah Nurudin melaporkan kejadian pada malam hari setelah pemeriksaan selesai. “Dia menelepon redaksi dan melaporkan bahwa dia habis diperiksa oleh Propam Polresta Sidoarjo sejak sore,” ungkap Masrul pada Selasa, 17 November 2026. Ia menegaskan bahwa keberatan pihaknya bukan menolak upaya klarifikasi, melainkan menyoal prosedur yang tidak melalui surat resmi kepada pimpinan redaksi terlebih dahulu.

Pemberitaan yang memicu proses ini menyentuh isu sensitif di ruang Tahti. Seorang pengacara melaporkan adanya dugaan permintaan uang sekitar Rp300 ribu terhadap seorang tersangka, serta dugaan kekerasan fisik jika tidak dipenuhi. Muncul pula informasi mengenai praktik pungutan antar-tahanan. Sebelum menayangkan berita, gabungan lima media siber telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada Kasat Tahti Polresta Sidoarjo guna meminta penjelasan. Namun, surat tersebut belum mendapatkan jawaban yang memuaskan ketika proses pemanggilan wartawan terjadi.

Gabungan Lima Media Siber kini mengajukan lima pertanyaan mendasar terkait dasar hukum, tujuan, serta kewenangan Sipropam dalam meminta keterangan wartawan terkait materi pemberitaan. Mereka juga meminta penjelasan mengenai penggunaan istilah “interogasi” dalam dokumen yang digunakan. Sementara itu, praktisi hukum Abdul Ghofur, SH., MH., menyatakan bahwa meskipun Sipropam memiliki kewenangan pengawasan internal, pihaknya harus tetap menghormati kemerdekaan pers dan memprioritaskan narasumber utama jika berkaitan dengan dugaan pelanggaran di ruang tahanan.

Perlindungan terhadap wartawan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa sanksi terhadap wartawan hanya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu, bukan proses hukum sepihak. Hingga berita ini diturunkan, dugaan penyimpangan di ruang Tahti belum mendapatkan penjelasan resmi dari pihak berwenang. Redaksi tetap membuka ruang tanggapan dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait demi keberimbangan informasi yang disajikan kepada publik.

Belum ada komentar