Dividen KBS Disampaikan di Tengah Proses Penyidikan

Foto: Masbuhin, Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners, menyampaikan klarifikasi terkait penyidikan dugaan penyimpangan anggaran PD TS KBS dan mengungkap setoran dividen sekitar Rp5,04 miliar kepada Pemkot Surabaya.
beritakeadilan.com,

SURABAYA, JAWA TIMUR –Kuasa hukum jajaran Badan Pengawas dan direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) akhirnya menyampaikan penjelasan terbuka kepada masyarakat di tengah berjalannya penyidikan dugaan penyimpangan anggaran perusahaan. Masbuhin, Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners, menegaskan bahwa empat kliennya tidak menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pernyataan ini disampaikan sehari menjelang pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 19 November 2026, oleh tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pihaknya telah mendampingi keempat pihak tersebut sejak Maret 2026 dan meminta masyarakat melihat perkara ini secara utuh, objektif, serta proporsional.

Pihak pengelola KBS justru mencatat capaian finansial yang signifikan pada periode 2025–2026. Jajaran yang kini sedang didalami kasusnya berhasil menyetorkan dividen kepada Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp5.048.479.469 sebagai Pendapatan Asli Daerah. Masbuhin menyebut angka ini sebagai pencapaian yang belum pernah terwujud selama lebih dari satu dekade, yaitu sejak 2013 hingga 2024. “Meski baru mengemban amanah dalam waktu singkat, mereka mampu membawa perubahan nyata bagi perusahaan dan warga Surabaya,” ujar Masbuhin di Surabaya, Rabu (18/11/2026). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa orientasi utama pengelolaan adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, dan menjamin kesejahteraan ribuan satwa di kebun binatang tersebut.

Terkait dugaan penyimpangan anggaran yang sedang didalami, Masbuhin menjelaskan bahwa pencairan kas perusahaan terjadi saat KBS menghadapi situasi operasional yang sulit. Keputusan tersebut saat itu diambil untuk menjaga stabilitas layanan, meskipun terdapat kekeliruan dalam prosedur administratif. Ia menegaskan tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke kantong pribadi anggota Bawas, direksi, maupun pejabat keuangan yang didampinginya. “Fakta materiil ini penting didalami secara objektif dalam proses penyidikan,” tegasnya. Pihaknya tetap menghormati kewenangan penyidik untuk mengungkap seluruh fakta berdasarkan alat bukti dan aturan hukum yang berlaku.

Masbuhin juga menyinggung adanya informasi terkait pihak eksternal yang diduga terlibat, namun ia menolak terjebak dalam polemik saling tuduh. Pihaknya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan etika profesi hukum. Sebaliknya, ia membuka kemungkinan langkah hukum lain di luar perkara yang sedang ditangani Kejati Jatim, terkait sejumlah dugaan seperti janji penutupan perkara, permintaan uang, hingga pencatutan nama instansi kejaksaan. Seluruh dugaan ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang bersangkutan. Keempat kliennya tetap bersikap kooperatif dan telah menyerahkan seluruh dokumen pembukuan serta bukti transaksi kepada penyidik sejak awal proses berjalan.

Penyidik Kejati Jatim sebelumnya juga menangani perkara terpisah dugaan korupsi di KBS pada periode 2016–2024 dengan kerugian negara sekitar Rp10,2 miliar. Masbuhin menegaskan masyarakat membedakan kedua perkara tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman publik. Pihaknya memuji profesionalisme penyidik yang bekerja secara objektif, humanis, dan teliti dalam menggali fakta. Publik kini menantikan hasil pemeriksaan yang dijadwalkan pada Kamis ini, di mana seluruh pihak berharap proses hukum berjalan adil, transparan, dan menghasilkan kebenaran yang melindungi aset berharga warga Surabaya ini.

Belum ada komentar