KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR-Rekam medis di Rumah Sakit Pusura Candi kini menjadi pusat perhatian dalam perkara dugaan persetubuhan terhadap anak yang menjerat seorang pria berinisial S di Kabupaten Sidoarjo. Kasus ini mencuat setelah tim kuasa hukum S menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam dokumen medis yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran seorang anak berinisial RF. Langkah pembela ini membuka babak baru dalam penyidikan yang berjalan sejak penangkapan tersangka pada akhir September lalu.
Tidak sekadar mempertanyakan angka di atas kertas, tim hukum dari lembaga Palenggahan Hukum Nusantara (PHN) meminta penyidik Polresta Sidoarjo menyita secara resmi seluruh berkas rekam medis terkait pasien tersebut. Selain itu, mereka mendesak dilaksanakannya pemeriksaan DNA untuk memastikan hubungan biologis antara S dan bayi yang lahir pada April 2026. Permintaan ini tertuang dalam surat resmi bertanggal 13 November 2026 yang diserahkan langsung kepada Kapolresta Sidoarjo pada hari yang sama.

Achmad Shodiq, SH., MH., M.Kn., selaku ketua tim kuasa hukum, menegaskan bahwa dokumen yang memuat logo RS Pusura Candi mencantumkan data yang memerlukan penjelasan mendalam. “Dokumen rumah sakit ada beberapa kejanggalan dan tidak cocok. Karena itu, kami meminta agar seluruh data medis diperiksa secara objektif,” ungkapnya di Sidoarjo, Selasa (17/11/2026). Bersama Zaenal Abidin dan Hari Susanto, ia juga melayangkan somasi pertama kepada pihak rumah sakit agar memberikan klarifikasi dalam waktu tujuh hari kerja.
Persoalan utama berpusat pada angka yang tercatat saat pasien menjalani penanganan medis pada 16–17 April 2026. Dokumen menyebutkan usia kehamilan sekitar 13 hingga 14 minggu, dengan berat bayi tercatat 700 gram dan panjang badan 25 sentimeter. Menurut tim hukum, berat badan tersebut secara medis lebih umum ditemukan pada usia kehamilan sekitar 24 hingga 25 minggu, bukan usia yang tertera. Perbedaan ini berpotensi menggeser waktu perkiraan pembuahan secara signifikan — dari akhir Januari 2026 mundur ke sekitar November 2025.
“Kalau usia kehamilan 13–14 minggu, perkiraan pembuahan berada pada akhir Januari 2026. Namun, jika usia kehamilannya sekitar 22–25 minggu, perkiraan pembuahan bisa bergeser ke November 2025,” jelas Achmad. Oleh karena itu, timnya meminta penyidik melibatkan ahli obstetri serta kedokteran forensik untuk menguji kesesuaian seluruh data tersebut. Penentuan waktu yang tepat menjadi sangat krusial, karena hal itu berkaitan langsung dengan dugaan waktu terjadinya peristiwa yang kini sedang diselidiki.
Selain persoalan angka usia kehamilan, muncul pula pertanyaan mendasar mengenai jenis penanganan medis yang dilakukan rumah sakit saat itu. Apakah ada tindakan pengakhiran kehamilan yang dilakukan? Jika ada, apa indikasi medisnya dan apakah telah memenuhi standar pelayanan serta ketentuan hukum yang berlaku? PHN menegaskan bahwa mereka tidak serta-merta menuduh adanya pelanggaran, namun seluruh prosedur tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dan akuntabel kepada publik maupun pihak yang berperkara.
Penting dipahami bahwa tindakan pengakhiran kehamilan diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan dan diperbolehkan dalam kondisi tertentu, antara lain karena indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan yang memenuhi syarat hukum. Oleh sebab itu, kejelasan dari rumah sakit sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terjebak pada asumsi yang keliru. Hingga berita ini diturunkan, pihak RS Pusura Candi belum memberikan tanggapan resmi maupun klarifikasi tertulis atas somasi yang telah dikirimkan.
Langkah yang paling ditekankan oleh tim hukum adalah pemeriksaan DNA secara menyeluruh. Mereka meminta penyidik membandingkan profil DNA dari bayi, ibu pelapor, dan tersangka S. Tim hukum juga mendesak penelusuran kemungkinan penyimpanan sampel biologis bayi yang mungkin masih tersimpan di rumah sakit maupun laboratorium pemeriksaan terkait. “Klien kami bersedia secara sukarela memberikan sampel untuk keperluan tersebut,” tegas Achmad dalam suratnya kepada penyidik.
Selain itu, PHN meminta penyidik memeriksa dua dokter yang menangani pasien, yaitu dr. Andika Wisudiawan dan dr. RR. Ade Rama Ayu Vitaria. Pemeriksaan ini diharapkan dapat menjelaskan proses pencatatan medis, dasar pengambilan keputusan, hingga tindakan apa saja yang benar-benar dilakukan di ruang penanganan. Bagi tim pembela, kebenaran perkara tidak boleh hanya bertumpu pada satu versi dokumen yang bermasalah, melainkan harus didukung oleh bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, tim hukum juga menyampaikan bahwa S memiliki kebutuhan khusus. Keluarga telah melampirkan surat keterangan kondisi kejiwaan yang diterbitkan oleh aparat setempat. Sebelumnya, pada 15 Oktober 2026, PHN telah mengajukan permohonan pemeriksaan medis dan psikiatri forensik sekaligus memohon penangguhan penahanan klien mereka. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya pembelaan untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan objektif.
Pihak rumah sakit diberi waktu tujuh hari kerja untuk menjawab somasi yang dikirimkan pada pertengahan November. Di dalamnya diminta penjelasan terkait pengamanan rekam medis, keberadaan sampel biologis, serta kejanggalan data yang ditemukan. Achmad kembali menegaskan bahwa somasi ini bukanlah tuduhan pelanggaran terhadap rumah sakit. “Kami tidak menuduh rumah sakit atau tenaga medis mana pun telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, ketidaksesuaian ini wajib dijelaskan,” bunyi bagian somasi tersebut.
Apabila hasil pemeriksaan DNA kelak menunjukkan bahwa S bukan ayah biologis dari anak tersebut, tim hukum meminta penyidik membuka penyelidikan baru untuk menelusuri keterlibatan pihak lain yang mungkin terlibat. Status hukum serta penahanan S juga diminta untuk dievaluasi ulang berdasarkan temuan fakta terbaru. Semua langkah ini ditempuh dengan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum kita.
Hingga berita ini ditulis, Polresta Sidoarjo belum memberikan tanggapan resmi atas permohonan penyitaan dokumen medis dan pemeriksaan DNA yang diajarkan oleh tim pembela. Masyarakat pun menunggu penjelasan resmi dari RS Pusura Candi terkait seluruh prosedur medis yang pernah diberikan kepada pasien tersebut. Transparansi dalam pelayanan publik, khususnya yang menyangkut rekam medis, adalah hak warga negara yang harus dipenuhi tanpa mengorbankan kerahasiaan pasien.
Perkara ini mengingatkan kita bahwa kebenaran dalam proses hukum harus selalu dibangun di atas bukti yang akurat — bukan sekadar asumsi. Mulai dari ketepatan pencatatan usia kehamilan, kelayakan tindakan medis, hingga hasil tes DNA yang objektif, semuanya saling berkaitan. Sementara itu, kita semua harus ingat bahwa S belum dapat dinyatakan bersalah atas tuduhan tersebut sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keberlangsungan hidup seorang anak, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan kepastian hukum adalah hal-hal yang jauh lebih besar daripada sekadar satu perkara pidana. Semua pihak berkewajiban menjaganya dengan kejujuran dan tanggung jawab penuh.

Belum ada komentar