BKKD Bojonegoro: Jalan Beton Mewah atau Monumen Pemborosan ?

KABUPATEN BOJONEGORO (Beeitakeadilan.com, Jawa Timur)-Kabupaten Bojonegoro kini menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru di Jawa Timur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat fantastis. "Senjata maut" untuk menggerakkan ekonomi desa pun dikerahkan: Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Namun, di balik ambisi mengubah jalan tanah menjadi beton mulus, terselip keraguan besar mengenai kualitas dan transparansinya.

Fenomena "Roro Jonggrang" di Proyek Desa
Bukan rahasia lagi, fenomena "proyek kebut semalam" mulai bermunculan di lapangan. Menjelang tutup buku anggaran, pengerjaan BKKD seringkali digalakkan secara terburu-buru. Beton dituang dengan pengawasan yang diduga longgar, bahkan beberapa detail teknis seperti pengerasan lahan disinyalir terabaikan demi mengejar tenggat waktu.

Pembangunan infrastruktur desa bukanlah kompetisi kecepatan ala legenda Roro Jonggrang. Uang rakyat yang bernilai miliaran rupiah seharusnya menghasilkan jalan yang bertahan puluhan tahun, bukan jalan yang hancur sesaat setelah masa jabatan pemangku kebijakan berakhir.

Risiko Manajemen dan Ancaman Integritas
Besarnya kucuran dana yang masuk ke rekening desa menciptakan tantangan manajemen yang sangat tinggi. Perangkat desa, yang biasanya mengelola dana skala kecil, kini dipaksa menjadi manajer proyek berskala besar. Tanpa pendampingan teknis yang kuat, desa rentan menjadi "sasaran empuk" oknum kontraktor nakal.

Beberapa celah yang patut diwaspadai antara lain:

1. Mark-up Harga: Potensi penggelembungan biaya material.
2. Spesifikasi Teknis: Pengurangan kualitas besi tulangan atau ketebalan beton.
3. Transparansi Semu: Papan proyek terpasang, namun rincian anggaran sulit diakses publik.

Rakyat Sebagai Pengawas Utama
Sesuai dengan semangat keterbukaan informasi, BKKD tidak boleh hanya menjadi urusan elite desa dan kontraktor. Partisipasi warga bukan sekadar formalitas tanda tangan di berita acara musyawarah desa. Warga memiliki hak konstitusional untuk bertanya dan mengawasi langsung kualitas beton yang dibangun tepat di depan rumah mereka.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah saatnya memperketat pengawasan melalui audit fisik yang independen, bukan sekadar laporan administratif di atas kertas. Audit ini penting untuk memastikan asas praduga tidak bersalah tetap terjaga bagi para pengelola anggaran, sekaligus memberikan jaminan kualitas bagi masyarakat.

Jalan Benar atau Jalan Mulus ?
Bojonegoro memiliki peluang emas menjadi pionir pembangunan desa terbaik di Indonesia. Namun, prasyaratnya adalah kejujuran dan integritas. Tanpa kedua hal itu, beton-beton mahal tersebut hanya akan menjadi monumen pemborosan anggaran. Masyarakat tidak hanya butuh jalan yang mulus, tetapi jalan yang dibangun dengan cara yang benar dan bersih.

Penulis: (Iwan)