Tiga Tersangka Baru Korupsi KUR BNI Jember Ditahan Kejati Jatim, Kerugian Negara Capai Rp41,48 Miliar

Foto: Kejati Jawa Timur menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember dengan kerugian negara Rp41,48 miliar.
beritakeadilan.com,

SURABAYA, JAWA TIMUR – Pengusutan dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember periode 2021–2023 memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan tiga tersangka tambahan dan langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya, Senin (16/11/2026).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial A selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, serta HP yang menjabat sebagai Pgs BNI Kalisat.

Dengan penetapan tersebut, total tersangka yang telah diumumkan dalam perkara ini menjadi empat orang. Sebelumnya, penyidik Kejati Jatim telah menetapkan ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri, sebagai tersangka pada 10 November 2026.

Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyimpangan penyaluran KUR Mikro tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp41.487.138.481 atau sekitar Rp41,48 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA., menjelaskan bahwa penetapan tiga tersangka baru dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus berdasarkan surat penetapan tersangka tertanggal 16 November 2026.

Foto: Kejati Jawa Timur menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember dengan kerugian negara Rp41,48 miliar.
Foto: Kejati Jawa Timur menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember dengan kerugian negara Rp41,48 miliar.

Dalam penyidikan terungkap, penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember pada 2021 hingga Mei 2023 menggunakan pola channeling dengan melibatkan pihak yang disebut Collection Agent (CA).

Pihak tersebut memiliki tugas merekomendasikan calon penerima KUR dari kalangan petani, mengoordinasikan pengumpulan dokumen pengajuan kredit, serta membantu proses pelunasan pinjaman.

Namun, mekanisme tersebut diduga disalahgunakan. Penyidik menemukan pengajuan kredit menggunakan identitas masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR.

Dalam perkara ini, mantan Pemimpin Cabang BNI Jember berinisial MFH juga diduga bekerja sama dengan 19 Collection Agent untuk menjalankan praktik penyimpangan penyaluran kredit.

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian penyidik adalah Pokmas Titipan Barokah yang beralamat di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

Dari hasil penyidikan, kelompok tersebut mengajukan KUR Mikro untuk 65 debitur. Sebanyak 63 debitur di antaranya diduga tidak memenuhi persyaratan penerima KUR, meskipun masing-masing mengajukan pinjaman sebesar Rp45 juta.

Para calon debitur tersebut diketahui bukan peternak dan tidak memiliki usaha produktif serta layak sebagaimana ketentuan program KUR.

Untuk melengkapi persyaratan administrasi, identitas masyarakat diduga dikumpulkan melalui bantuan sejumlah orang di lingkungan setempat. Dokumen yang digunakan meliputi KTP, kartu keluarga, dan akta nikah.

Pengumpulan identitas tersebut diduga dilakukan dengan alasan masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial. Dalam proses itu, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah diduga ikut membantu memperoleh data calon debitur.

Penyidik juga menemukan dugaan bahwa pembentukan Pokmas Titipan Barokah berkaitan dengan upaya menutup kredit bermasalah pada periode sebelumnya sekaligus menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) agar tetap terlihat baik.

Penyimpangan diduga berlanjut pada tahapan verifikasi dokumen hingga pencairan kredit. Kelengkapan administrasi pengajuan KUR Mikro diduga tidak diperiksa sesuai prosedur. Sebaliknya, proses pengajuan justru diarahkan agar segera diproses dan direalisasikan melalui instruksi kepada sejumlah pegawai, mulai dari Account Officer (AO), penyelia, hingga Branch Business Manager.

Dalam pengungkapan tersebut, MFH disebut aktif memantau kesiapan Pokmas Titipan Barokah sebagai Collection Agent. Salah satunya dengan mendatangi kandang kambing milik Edi Mulyono.

Proses penandatanganan perjanjian kredit diduga berlangsung di lokasi kandang kambing tersebut. Setelah penandatanganan, buku tabungan dan kartu ATM milik para debitur kemudian dikuasai oleh Ketua Collection Agent.

Dana hasil pencairan KUR selanjutnya ditampung melalui rekening Pokmas Titipan Barokah dan dicairkan secara bertahap oleh A dan JAC.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan Collection Agent maupun kelompoknya. Dana yang seharusnya diterima masyarakat sebagai debitur justru tidak diserahkan kepada pihak yang namanya tercatat dalam pengajuan kredit.

Selain dugaan penyimpangan pengajuan dan pencairan kredit, penyidik turut mengungkap dugaan pemberian uang kepada mantan Pemimpin Cabang BNI Jember berinisial MFH.

MFH diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian fasilitas kredit dan menerima sejumlah uang dari Collection Agent dengan total mencapai Rp105 juta.

Dugaan praktik serupa juga ditemukan dalam perkara yang melibatkan ASH selaku Direktur CV Karomah Jaya Mandiri.

Dalam perkara tersebut, MFH diduga meminta uang sebesar Rp200 juta agar pengajuan KUR Mikro melalui CV Karomah Jaya Mandiri segera diproses. Dari jumlah tersebut, ASH diduga telah menyerahkan uang sebesar Rp100 juta.

Temuan ini menjadi bagian penting dari pengembangan penyidikan Kejati Jatim untuk membongkar dugaan penyalahgunaan kewenangan dan praktik penyimpangan dalam penyaluran KUR Mikro melalui sejumlah Collection Agent di wilayah kerja BNI Cabang Jember.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur, total kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023 mencapai Rp41.487.138.481 atau sekitar Rp41,48 miliar.

Dari total tersebut, perkara yang melibatkan ASH selaku Direktur CV Karomah Jaya Mandiri mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.301.848.868.

Sementara itu, dugaan penyimpangan yang melibatkan A, JAC, dan HP melalui Pokmas Titipan Barokah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.955.008.424.

Penghitungan kerugian tersebut mengacu pada Laporan Hasil Audit Kerugian Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.04.03.SR-180/PW13/5.1/2026 tertanggal 7 April 2026.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA., menegaskan bahwa angka kerugian dalam dua kelompok perkara tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara dalam keseluruhan kasus penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember.

Dalam perkembangan penanganan perkara, ASH sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November 2026 melalui Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejati Jawa Timur Nomor KEP-1588/M.5/Fd.2/11/2026.

ASH kemudian menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 10 November hingga 30 November 2026 di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jawa Timur.

Adapun tiga tersangka terbaru, A, JAC, dan HP, juga ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejati Jawa Timur.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi.

Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Atau kedua, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pengembangan perkara ini memperlihatkan bahwa penyidikan Kejati Jatim tidak hanya menyasar pihak yang diduga terlibat dalam pengajuan dan pengelolaan Collection Agent, tetapi juga menelusuri dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal perbankan.

Kejaksaan masih terus mendalami alur pengajuan, proses verifikasi, pencairan, hingga penggunaan dana KUR Mikro tersebut. Penelusuran juga diarahkan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menikmati hasil penyimpangan.

Kasus ini menjadi peringatan serius terhadap pengawasan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat. Sebab, KUR sejatinya merupakan fasilitas pembiayaan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat produktif, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan peternak yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Penyalahgunaan fasilitas tersebut bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usaha produktif.

Belum ada komentar