SURABAYA, JAWA TIMUR – Pengusutan kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkembang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru berinisial NK, mantan Kepala Dinas ESDM Jatim yang menjabat pada Januari hingga 31 Agustus 2024.
Penetapan NK sebagai tersangka diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Senin (16/11/2026). Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan pungutan liar terhadap para pemohon izin kini bertambah menjadi lima orang.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA, menegaskan bahwa penetapan NK sebagai tersangka didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, NK diduga memiliki peran penting dalam praktik pungutan liar di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Saat menjabat sebagai kepala dinas, NK diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS dan ED meminta sejumlah uang kepada para pemohon perizinan yang tidak sesuai ketentuan.

Praktik pungutan tersebut diduga berlangsung melalui dua bidang, yakni Bidang Pertambangan serta Bidang Geologi dan Air Tanah.
Pada Bidang Pertambangan, penyidik menemukan dugaan pungutan terhadap tujuh pemohon izin dengan total mencapai Rp1.105.000.000.
Sementara itu, pada Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan diduga dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024. Total uang yang terkumpul dari bidang tersebut mencapai Rp133.500.000.
Dengan demikian, total uang yang diduga berasal dari praktik pungutan liar di kedua bidang tersebut mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,23 miliar.
Penyidik juga mengungkap dugaan aliran uang yang dinikmati NK dari praktik pungutan liar tersebut.
Dari keseluruhan uang sebesar Rp1.238.500.000, NK diduga menerima dan menikmati Rp687.500.000.
Rinciannya, sebesar Rp552.500.000 diduga berasal dari Bidang Pertambangan, sedangkan Rp135.000.000 berasal dari Bidang Geologi dan Air Tanah.
Temuan tersebut menjadi salah satu fokus pengembangan penyidikan, khususnya untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi perizinan tersebut.
Dalam proses penyidikan, Kejati Jatim juga telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp615.000.000 dan emas batangan dengan berat keseluruhan 50 gram.
Penyitaan uang tunai dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jawa Timur Nomor: Print-3097/M.5/Fd.2/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026. Penyitaan tersebut telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Sementara itu, penyitaan emas batangan seberat 50 gram dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-1160/M.5.5/Fd.2/04/2026 tertanggal 16 April 2026. Penyitaan tersebut juga telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Aspidsus Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, menjelaskan bahwa penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh para tersangka.
Sebelum menetapkan NK, penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Mereka adalah AM, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Agustus 2024 hingga 2026; almarhum OS, Kepala Bidang Pertambangan periode Januari 2024 hingga 2026; H, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta ED, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah periode Januari 2024 hingga 2026.
Dengan masuknya NK sebagai tersangka kelima, penyidikan kini mencakup dugaan praktik pungutan liar yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait di lingkungan Dinas ESDM Pemprov Jatim.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, NK langsung menjalani penahanan oleh penyidik Kejati Jawa Timur.
Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. NK ditempatkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Jawa Timur Nomor: Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
Dalam perkara ini, NK disangkakan dengan ketentuan hukum alternatif, yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sangkaan lainnya adalah Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan hukum terkait penyesuaian pidana.
Penetapan NK sebagai tersangka baru menjadi perkembangan lanjutan dalam pengusutan dugaan pungutan liar pada proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penyidik Kejati Jatim masih memiliki pekerjaan untuk mengungkap secara menyeluruh mekanisme pungutan, aliran uang, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik yang diduga merugikan integritas pelayanan perizinan tersebut.
Kendati demikian, seluruh dugaan perbuatan yang disangkakan kepada NK masih harus dibuktikan melalui proses hukum. NK tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh perlindungan asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Belum ada komentar