SURABAYA, JAWA TIMUR –Kejaksaan Negeri Surabaya merespons secara resmi unggahan yang menyebar luas di media sosial TikTok terkait dugaan persoalan pribadi seorang jaksa yang bertugas di lingkungan institusinya. Langkah cepat yang diambil pimpinan Kejari Surabaya ini menjadi perhatian publik, terutama karena kasus ini berkaitan langsung dengan proses penanganan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya. Masyarakat pun menantikan kejelasan langkah institusi sekaligus jaminan bahwa jalannya hukum tidak akan terganggu oleh dinamika yang terjadi di luar ruang sidang.
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim, menyampaikan pernyataan resmi melalui siaran pers bernomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal 15 November 2026. Tanggapan ini muncul tak lama setelah akun Bangpena Media Center membagikan konten yang menyoroti nama jaksa berinisial Deddy Arisandi pada Jumat, 13 November 2026. Kajari Surabaya menyambut baik perhatian yang diberikan masyarakat, namun ia meminta agar polemik yang muncul tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, khususnya perkara dengan nomor register 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby yang menyidangkan terdakwa Erica Natasha Risakotta.
Pihak kejaksaan segera melakukan klarifikasi internal guna menelusuri kebenaran informasi yang beredar. Sebagai langkah pencegahan sekaligus menjaga objektivitas penegakan hukum, Kejari Surabaya memutuskan untuk membebastugaskan sementara Deddy Arisandi dari tugas penanganan perkara. Meski demikian, Tri Anggoro Mukti menegaskan bahwa selama ini kinerja jaksa yang bersangkutan dinilai telah berjalan secara profesional dan sesuai dengan kode etik profesi. Pihaknya juga menegaskan prinsip praduga tidak bersalah tetap berlaku sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait tudingan yang diterima.
Kejari Surabaya memisahkan persoalan pribadi dari tugas negara dan membuka ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum secara resmi. Masyarakat kini dapat menyampaikan laporan melalui saluran resmi seperti portal SP4N-LAPOR di www.lapor.go.id maupun hotline pengaduan Kejari Surabaya di nomor 08213311700. Setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Institusi kejaksaan menegaskan tidak memberikan ruang bagi perilaku yang mencederai kepercayaan publik, sekaligus menjamin setiap proses yang dijalankan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan asas keadilan.
Masyarakat diimbau untuk terus mengawal proses hukum yang berlangsung, namun juga bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi. Penggunaan media sosial sebagai sarana pengawasan publik sangat dihargai, namun kebenaran dan keadilan paling andal diperoleh melalui mekanisme hukum yang sah dan proses yang teruji. Kejari Surabaya berkomitmen menjaga integritas seluruh jajarannya dan akan menyampaikan perkembangan terbaru seiring berjalannya proses penyelidikan internal maupun laporan resmi yang masuk dari masyarakat.

Belum ada komentar