KABUPATEN TOBA, SUMATERA UTARA – Dinas Kesehatan Kabupaten Toba menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah menetapkan batas maksimal hari perawatan bagi peserta yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Lama perawatan sepenuhnya ditentukan berdasarkan kondisi medis pasien dan keputusan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), bukan oleh ketentuan administratif ataupun kebijakan rumah sakit.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, dr. Vransisca Marpaung, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait informasi yang beredar mengenai dugaan adanya pembatasan masa rawat inap pasien BPJS di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Toba.
Menurut dr. Vransisca, hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Toba belum menerima laporan maupun pengaduan resmi dari masyarakat terkait dugaan pembatasan lama rawat inap pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai hak peserta BPJS Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis, termasuk pelayanan rawat inap selama masih diperlukan.
“Selama dokter yang menangani atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) menyatakan pasien masih membutuhkan perawatan di rumah sakit, maka biaya perawatan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tidak ada ketentuan yang membatasi masa rawat inap menjadi tiga hari, lima hari, ataupun satu minggu,” jelas dr. Vransisca. Jumat (3/7/2026).
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa setiap pasien memiliki kondisi klinis yang berbeda. Pasien yang menjalani operasi besar atau mengalami penyakit dengan tingkat keparahan tertentu tentu membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama dibandingkan pasien dengan kondisi yang lebih ringan. Oleh karena itu, keputusan mengenai lama perawatan hanya dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan medis.
Dinas Kesehatan Kabupaten Toba juga menegaskan bahwa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan menetapkan batas waktu rawat inap secara sepihak. Keputusan pasien dapat dipulangkan sepenuhnya menjadi kewenangan DPJP setelah mempertimbangkan perkembangan kondisi kesehatan pasien.
Beberapa indikator medis yang menjadi dasar dokter dalam menentukan pasien layak dipulangkan antara lain kondisi tanda vital yang telah stabil, hasil pemeriksaan laboratorium maupun radiologi yang menunjukkan perbaikan, pasien sudah mampu mengonsumsi obat secara oral tanpa terapi infus, nyeri telah terkendali dengan pengobatan jalan, serta pasien telah mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri atau dengan bantuan minimal di rumah.
Apabila seluruh indikator tersebut telah terpenuhi, dokter akan menetapkan pasien menjalani rawat jalan disertai pemberian resep obat, edukasi kesehatan, serta jadwal kontrol lanjutan guna memastikan proses pemulihan tetap berjalan optimal.
Dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba secara rutin melakukan pengawasan terhadap rumah sakit melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), audit administrasi pelayanan, verifikasi General Consent, pencocokan identitas pasien, pemeriksaan kelayakan jaminan kesehatan, hingga evaluasi pelaksanaan Discharge Planning agar setiap pasien memperoleh edukasi, resep obat, serta jadwal kontrol sebelum diperbolehkan pulang.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga bersinergi dengan BPJS Kesehatan dalam melakukan penilaian penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), meliputi pemeriksaan fasilitas ruang perawatan, sirkulasi udara, pencahayaan, kapasitas tempat tidur, kebersihan kamar mandi, serta berbagai sarana pendukung lainnya sesuai standar pelayanan yang berlaku.
Dinas Kesehatan Kabupaten Toba mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai pelayanan BPJS Kesehatan. Apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran pelayanan kesehatan, termasuk indikasi pembatasan masa rawat inap yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pertimbangan medis, masyarakat diminta segera menyampaikan laporan melalui mekanisme pengaduan resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Belum ada komentar