SURABAYA, JAWA TIMUR – Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Jawa Timur menekankan pentingnya menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari potensi penyimpangan di tingkat pelaksana. Program strategi pemerintah tersebut dinilai memiliki nilai kemanusiaan dan kepentingan jangka panjang bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak boleh dirusak oleh praktik pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di Kantor Wilter GMBI Jawa Timur di Tuban, Rabu (12/3/2026).
Menurutnya, MBG merupakan strategi kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan gizi anak-anak, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kesiapan belajar peserta didik. Program ini juga menjadi bagian dari investasi negara dalam pembangunan generasi masa depan.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan progresif yang dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak. Tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.
Namun, dalam implementasinya di sejumlah daerah, GMBI menemukan berbagai permasalahan yang berpotensi mencapai tujuan program tersebut. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya keluhan terkait kualitas menu makanan yang dinilai tidak layak, kualitas bahan pangan yang rendah, hingga dugaan pengelolaan yang tidak profesional oleh oknum tertentu.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara yang sejatinya memiliki tujuan mulia.
“Temuan-temuan tersebut sangat memprihatinkan. Jika tidak segera ditindak tegas, maka bukan hanya kualitas program yang terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, GMBI menegaskan komitmennya menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah Jawa Timur.
Ia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari kontribusi masyarakat dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Ketua GMBI Jawa Timur meramalkan seluruh jajaran organisasi di tingkat kabupaten dan kota untuk memperkuat pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program MBG.
Setiap temuan di lapangan selanjutnya akan dihimpun secara sistematis dan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional maupun instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti secara obyektif dan profesional.
“Program ini harus diselamatkan. Oknum yang merusak integritas program wajib ditindak tegas. Tujuan kami bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan kebijakan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” katanya.
Secara organisatoris, GMBI memiliki misi memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah sekaligus menjalankan fungsi advokasi bagi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan. Organisasi tersebut juga aktif dalam kegiatan edukasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kesadaran kritis terhadap kebijakan pembangunan.
Di tingkat nasional, GMBI juga tercatat pernah mengikuti Diklat Sekolah Kader Kepemimpinan dan Bela Negara di Rindam III/Siliwangi Bandung, Jawa Barat, serta menerima piagam penghargaan dari Direktorat 22 Badan Intelijen Negara atas kontribusinya dalam pengamanan dan pengawalan pelantikan Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR RI pada 20 Oktober 2024.
Dengan struktur organisasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan jumlah anggota yang mencapai ribuan orang, GMBI menyatakan siap untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
Belum ada komentar