SURABAYA, JAWA TIMUR-Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Pengadilan Tinggi Surabaya guna menuntut transparansi hukum. Aksi ini merupakan bentuk desakan publik agar proses penegakan hukum berjalan secara adil, objektif, dan tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat terkait perkara dugaan penipuan senilai Rp5 miliar yang menyeret nama Agustin dan Ranto.
Massa AMI secara terbuka mempertanyakan dasar hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan kedua terdakwa. Padahal, dalam proses persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri sebelumnya, Agustin dan Ranto telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis hukum. Perbedaan putusan yang sangat kontras antara tingkat pertama dan tingkat banding ini dinilai memerlukan penjelasan yang terang agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke kantor pengadilan bukan untuk mengintervensi independensi hakim, melainkan menuntut hak keterbukaan informasi publik. Pihaknya menyayangkan sikap perwakilan Humas Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak memberikan jawaban substantif saat dikonfirmasi mengenai pertimbangan hukum di balik putusan bebas tersebut dengan alasan terikat kode etik peradilan.
Baihaki menilai bahwa independensi lembaga peradilan harus berjalan berdampingan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Menurutnya, alasan kode etik tidak boleh menjadi batasan yang menutup akses masyarakat untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang transparan, terutama pada perkara yang telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan di Jawa Timur.
Melalui aksi damai tersebut, AMI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. AMI berharap lembaga penegak hukum dapat memberikan penjelasan yang memadai agar kepercayaan publik terhadap institusi peradilan tetap terjaga dengan baik tanpa mencederai prinsip praduga tak bersalah.
Belum ada komentar