Kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) kembali mencuat di Kabupaten Tuban, menyoroti Pemdes Cengkong, Parengan. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup 2025 senilai Rp 151 juta diduga fiktif tanpa kegiatan fisik yang terlaksana.
Tag :Jawa Timur
Dugaan "By Design" Seleksi Perades Jono Viral di TikTok
Seleksi Perangkat Desa (Perades) Jono, Bojonegoro, viral di TikTok. Netizen curiga "kongkalikong" dan nilai tertinggi "by design." Kades bungkam, sorotan ke transparansi.
Sidak Komisi C: Proyek Balai Seni Lamongan Senilai Rp 4,3 Miliar Rampung 100 Persen
Komisi C DPRD Lamongan sidak Balai Seni Dinas Pariwisata di Lapangan Gajah Mada. Proyek dua tahap senilai Rp 4,3 M dipastikan rampung 100?n siap digunakan Januari 2026.
Spanduk Merah di Tuban: Warga Siap Gugat Hukum Pemdes Soal Penggusuran Kios
Konflik penggusuran kios di Desa Bangunrejo, Tuban memanas. Warga pasang spanduk perlawanan, ancam Pemdes Soko ke jalur hukum. Tuntut ganti rugi dan batal pengosongan.
Belasungkawa dan Klarifikasi Resmi Kejadian, Manajemen Ibiza Berkunjung ke Keluarga Korban MRY
Manajemen Diskotek Ibiza mendatangi rumah duka keluarga MRY untuk menyampaikan belasungkawa, menjelaskan kronologi insiden, dan menegaskan dukungan penuh kepada kepolisian dalam proses penegakan hukum.
Pastikan Keselamatan Pengunjung, Ibiza Club Sediakan Ambulance Untuk Antisipasi Keadaan Darurat
Ibiza Club Surabaya menyediakan ambulans internal pascakejadian meninggalnya pengunjung yang diduga dianiaya. Langkah ini diambil untuk memperkuat layanan darurat dan keselamatan tamu.
KEBINGUNGAN HUKUM KIP: Kepala SMKN 2 Tulungagung Resah Digugat LSM hingga MA, Dipaksa Ungkap Data BOS/BPOPP
Kepala SMKN 2 Tulungagung digugat LSM soal data BOS/BPOPP 2022–2023. Bingung status PPID, sekolah kalah di MA. Minta perlindungan hukum!
Pengawasan NGO KPK Tipikor Dorong Transparansi Pembangunan Bojonegoro
NGO KPK Tipikor memperketat pengawasan pembangunan di Bojonegoro, memastikan proyek infrastruktur berjalan transparan, tepat sasaran, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Surat Terbuka untuk Ketua Pengadilan Agama Blitar
Sebagai bentuk partisipasi konstruktif, LBH Cakram melalui surat terbuka ini menyampaikan empat poin saran utama kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar.