LSM GMBI Wilter Jatim - Pers Perkuat Sinergi Pengawasan Publik 2026

KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Mengawali kalender tahun 2026, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Wilayah Teritorial (Wilter) Jawa Timur mengambil langkah strategis dengan memperkuat barisan bersama insan pers. Melalui "Forum Kolaborasi Masyarakat dan Pers", GMBI memantapkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik di Jawa Timur.

Agenda yang berlangsung di Kantor Sekretariat GMBI Wilter Jatim, Pandanagung, Kabupaten Tuban, Kamis (1/1/2026) ini, dihadiri lebih dari 40 perwakilan media lintas platform, mulai dari media cetak, televisi, hingga portal berita daring wilayah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan.

Ketua LSM GMBI Wilter Jawa Timur, Sugeng, S.P., menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk transparansi organisasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat bawah. Menurutnya, pers memiliki peran vital sebagai penyambung lidah aspirasi yang diperjuangkan oleh GMBI.

"Kami menyadari bahwa tanpa dukungan rekan-rekan pers, suara rakyat akan sulit menembus dinding pengambil kebijakan. Tahun 2026 adalah momentum untuk membangun tata kelola yang lebih akuntabel," ujar Sugeng di hadapan para jurnalis.

Dalam peta kerja tahun 2026, GMBI Wilter Jatim telah memetakan sejumlah isu krusial yang akan menjadi fokus advokasi bersama. Program unggulan tersebut mencakup pemerataan akses layanan kesehatan di pelosok desa, penguatan kapasitas kelompok tani, hingga perlindungan hak-hak pekerja.

Sugeng menambahkan bahwa sinergitas ini bukan sekadar seremonial, melainkan kerja teknis di lapangan. "Kerja sama ini harus berdampak nyata. Kami ingin pengawasan sosial berjalan lebih terstruktur agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tegasnya.

Langkah proaktif LSM GMBI ini mendapat apresiasi positif dari kalangan praktisi media. Parmin, perwakilan dari media harianmemo.com, menilai pola komunikasi dua arah yang dibangun GMBI merupakan standar baru bagi organisasi kemasyarakatan dalam menjalin hubungan dengan pers.

"Sikap terbuka seperti ini sangat membantu kami dalam memverifikasi informasi di lapangan. Ini adalah langkah maju dalam meminimalkan disinformasi sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial di Jawa Timur," ungkap Parmin dalam sesi diskusi.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan pembentukan tim koordinasi berkala untuk mengevaluasi isu-isu strategis seperti ketimpangan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Seluruh elemen yang hadir sepakat bahwa penegakan hukum yang berintegritas dan keadilan sosial hanya bisa dicapai melalui pengawasan yang ketat dan objektif.

Dengan semangat baru di awal tahun, kolaborasi antara LSM GMBI dan pers ini diharapkan menjadi poros kekuatan baru dalam menjaga marwah demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Timur. (Iwan)