Rakernas Dewan Pendidikan se-Indonesia Digelar di Surabaya, Rumuskan Rekomendasi Penguatan Sistem Pendidikan Nasional

SURABAYA (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Kota Surabaya menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 Dewan Pendidikan se-Indonesia yang berlangsung selama dua hari di Hotel Mercure Surabaya, Rabu–Jumat (19–22/11/25). Pertemuan tingkat nasional ini digelar untuk merumuskan rekomendasi strategis terkait penguatan mutu dan sistem pendidikan Indonesia. Sejumlah tokoh penting dijadwalkan hadir, mulai dari Menteri Pendidikan, Gubernur Jawa Timur, hingga para pakar pendidikan dari berbagai daerah.

Rakernas tahun ini mempertemukan Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia, organisasi kependidikan, perwakilan kepala sekolah, guru, serta para pemangku kebijakan pendidikan lainnya. Jawa Timur dipercaya sebagai tuan rumah karena dinilai menjadi barometer nasional dalam pembangunan pendidikan berbasis kualitas dan inovasi.

Ketua Panitia Rakernas, Dr. Muhammad Yunus, M.Pd., menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk merangkum pandangan daerah sebagai bahan rekomendasi resmi untuk Menteri Pendidikan dan Komisi X DPR RI.
“Ada tujuh poin rekomendasi yang kami siapkan, mulai dari isu peningkatan mutu pendidikan, penguatan peran parenting, hingga masukan terhadap RUU Sisdiknas,” terang Dr. Muhammad Yunus, yang juga anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur.

Rakernas ke-5 ini dirancang dengan empat agenda besar, yaitu Rapat Kerja dan Pembahasan Rekomendasi, Seminar Nasional dan Peluncuran Buku, Deklarasi Pendidikan, serta Kunjungan ke sejumlah sekolah di Jawa Timur. Seluruh agenda diarahkan untuk memperkuat fondasi kebijakan pendidikan nasional berbasis bukti, pengalaman lapangan, serta kebutuhan nyata sekolah dan masyarakat.

Pelaksanaan Rakernas ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi pendidikan Indonesia, sekaligus memastikan bahwa sistem pendidikan nasional semakin adaptif, inklusif, dan sesuai tantangan masa depan.
“Mari kita sukseskan agenda Rakernas ke-5 Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia. Inilah salah satu momentum ikhtiar besar untuk perbaikan mutu dan sistem pendidikan Indonesia,” tegas Yunus.

Melalui forum nasional ini, Dewan Pendidikan menegaskan komitmennya agar suara daerah, kebutuhan sekolah, dan pengalaman para praktisi pendidikan masuk dalam arus utama kebijakan pemerintah pusat, sehingga arah pembangunan pendidikan menjadi semakin terukur, relevan, dan berkelanjutan.(**)