Kudeta Ekonomi Global Dimulai dari Indonesia dan Nepal: Tanda Awal Runtuhnya Dominasi Barat ?
DALAM waktu yang hampir bersamaan, dua negara Asia, Indonesia dan Nepal, mengguncang dunia dengan mengganti Menteri Keuangannya secara dramatis. Di Indonesia, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani diserbu massa. Di Nepal, nasib Bishnu Prasad Paudel lebih tragis: rumahnya dibakar, dia dipukuli, ditelanjangi, lalu diarak ke jalan. Ini bukan sekadar krisis domestik, melainkan awal dari sebuah transformasi global. Kudeta ekonomi senyap tengah berlangsung – dan semuanya dimulai dari Asia.
Pertemuan Beijing: Agenda Rahasia Di Balik Forum Global
Pada 3 September 2025, Beijing menjadi tuan rumah pertemuan penting yang melibatkan 24 kepala negara. Tidak hanya representatif secara demografis, tetapi juga ekonomis – forum ini menghadirkan kekuatan dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Dalam pertemuan ini, dua kekuatan besar—China dan Rusia—mengirimkan pesan yang tajam: saatnya bersih-bersih dari dominasi lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia.
Dan hanya dalam hitungan hari, dua negara peserta langsung bertindak: Indonesia dan Nepal mengganti Menteri Keuangan-nya. Langkah ini bukan kebetulan. Ini sinyal bahwa pergeseran poros ekonomi dunia sedang berlangsung, dan ia dimulai dari ruang-ruang paling vital: kementerian keuangan.
Mengapa Menteri Keuangan Jadi Target Pertama ?
Menteri keuangan bukan hanya pejabat biasa. Ia adalah pengendali anggaran, pengelola utang, dan mitra utama lembaga keuangan internasional. Dalam tatanan ekonomi global selama puluhan tahun, posisi ini selalu dikunci oleh individu yang “sejalan” dengan kebijakan IMF dan Bank Dunia.
Kini, dengan tekanan publik dan realitas geopolitik yang berubah, kursi Menteri Keuangan menjadi medan pertempuran ideologis. Siapa yang duduk di sana, akan menentukan apakah suatu negara tetap berada di bawah bayang-bayang Barat, atau bergeser menuju poros baru yang dipimpin BRICS Plus.
BRICS Plus: Sistem Keuangan Alternatif Sedang Dibangun
Aliansi BRICS Plus (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan negara-negara berkembang lainnya) telah mempersiapkan fondasi sistem ekonomi yang bebas dari dominasi Dolar AS. Mereka membangun:
- New Development Bank (NDB): Alternatif dari Bank Dunia
- Sistem pembayaran baru: Bebas dari kontrol SWIFT
- Model pembiayaan: Tanpa syarat penghematan ala IMF
Dalam konteks ini, “pembersihan” menteri keuangan yang pro-Barat bisa saja menjadi syarat tidak tertulis untuk bergabung dalam sistem baru ini. Dan dengan Indonesia dan Nepal sebagai contoh awal, siapa negara berikutnya?
Gelombang Baru Dunia Multipolar: Siapa Akan Bertahan, Siapa Akan Tersingkir?
Kini, peta kekuatan global sedang mengalami rekalibrasi. Amerika dan Eropa bergulat dengan krisis internal, hutang besar, dan ketidakpercayaan global. Sementara itu, negara-negara berkembang ingin keluar dari bayang-bayang sistem yang dinilai tidak adil.
Brasil menghadapi tekanan domestik soal ketimpangan ekonomi. Afrika Selatan berjuang di bawah kebijakan penghematan IMF. Negara-negara Asia Tenggara mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan fiskal. Pertanyaannya kini bukan “apakah akan terjadi pergeseran”, tetapi “siapa yang berani menjadi pionir perubahan?”
Sosialisme dan Keadilan Ekonomi: Relevansi yang Kembali Menguat
Dalam suasana dunia multipolar ini, gagasan sosialisme ekonomi kembali menjadi relevan. Di tengah kekecewaan atas neoliberalisme, muncul seruan untuk mengembalikan fungsi utama negara: menyejahterakan rakyat, bukan melayani pasar.
Kritik terhadap IMF dan Bank Dunia bukan hal baru. Tetapi kini, untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir, kritik tersebut mulai disertai aksi nyata dan sistem alternatif.
Namun tantangan utamanya tetap sama: Apakah kita benar-benar membangun sistem ekonomi yang baru dan adil? Atau hanya mengganti tuan—dari Barat ke Timur—tanpa mengubah struktur penindasan ekonomi?
Indonesia di Persimpangan Jalan
Pergantian Menteri Keuangan Indonesia bukan sekadar reshuffle biasa. Ini adalah sinyal geopolitik dan ekonomi yang besar. Pertarungan ideologis, strategi internasional, dan kepentingan nasional kini bertemu dalam satu titik: bagaimana mengelola ekonomi demi rakyat, bukan demi kekuatan global.
Dan dari titik ini, dunia tengah menyaksikan: Apakah Indonesia akan menjadi pionir atau hanya pion di catur kekuasaan baru ?.
Bobby Ciputra
Ketua AMSI (Angkatan Muda Sosialis Indonesia)
