GPBN Jatim Desak Reformasi Total DPR dan Partai Politik, Soroti Represi dan Krisis Demokrasi

KABUPATEN TULUNGAGUNG (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Gerakan Pemuda Barisan Negeri (GPBN) Jawa Timur menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi unjuk rasa yang baru-baru ini diwarnai kekerasan. Mereka menilai peristiwa tersebut menjadi alarm serius bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi ujian berat.

Ketua GPBN Jatim, Muhammad Deckaryan Lexa Justicio, S.Ant., menegaskan perlunya reformasi total terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menekankan pentingnya audit independen, transparansi anggaran, serta pemangkasan fasilitas mewah yang dinilai berlebihan.

“Setiap anggota DPR harus berintegritas, bebas dari praktik korupsi maupun pelanggaran hukum. Jika terbukti terlibat skandal, harus diberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Selain itu, Deckaryan juga menyoroti pentingnya reformasi partai politik. Menurutnya, partai harus benar-benar berpihak kepada rakyat dan segera memberhentikan kader yang bermasalah. Ia mendesak Presiden agar menghentikan segala bentuk represi, menarik TNI dari ranah sipil, menghentikan kriminalisasi terhadap demonstran, serta membentuk komisi investigasi independen untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum GPBN Jatim, Fadli Alvian Rozaki, S.H., M.H., menekankan bahwa perlindungan ekonomi rakyat tidak boleh diabaikan. Ia menilai pemerintah perlu memastikan pemberian upah layak, mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta menjamin hak-hak pekerja kontrak.

GPBN Jatim menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari oligarki, transparan, akuntabel, serta berpihak kepada rakyat.

(Luckman)