Diduga Ada Kolusi di Program Literasi Budaya dan Religi MTsN 3 Tulungagung, Suyoko: Sistem Sudah Tertata Sebelumnya
KABUPATEN TULUNGAGUNG (Beritakeadilan, Jawa Timur)-Program Literasi Budaya dan Religi yang digelar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Tulungagung patut diduga ada konspirasi untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok antara oknum Guru Panitia berinisial RW selaku Event Organizer (EO).
Disinyalir, Program Literisasi Budaya dan Religi yang diadakan MTSN 3 Tulungagung ke Bali setiap Tahun menjadi proyek abadi, bahkan terindikasi sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak panitia sekolah yang tidak pernah tergantikan.
Kepala Sekolah MTsN 3 Tulungagung, H. Suyoko.,S.Pd.,M.K.pd
Informasi yang dihimpun www.beritakeadilan.com menyebutkan, pihak MTSN 3 Tulungagung diduga ada praktik mark up Anggaran Program Literisasi Budaya dan Religi kepada siswa siswinya mencapai jutaan rupiah. Selain itu, diduga ada keuntungan pihak panitia dari cash back mencapai jutaan rupiah dari berinisial RW selalu EO pelaksana kegiatan.
Kepala Sekolah (Kepsek) MTsN 3 Tulungagung, H. Suyoko.,S.Pd.,M.K.pd saat dikonfirmasi www.beritakeadilan.com enggan berkomentar panjang lebar. "Kulo dugi MTSN 3, niku sistem sampun tertata sedoyo. Wong tuwek kanton ngetotne tatanan engkang sampun wonten kemawon," jelas Suyoko.
Suyoko membenarkan adanya kegiatan literasi budaya dan Religi yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 2024 hingga tanggal 1 November 2024 dengan tujuan Pulau Bali dan sekitarnya. Diantaranya 1 (satu) Wisata Religi di Makam Raden Mas Sepuh/Pangeran Mangkuningrat yang berada di Seseh, Tanah Lot, Panglipuran, Monumen Bajre Sandi, Pantai Pandawa, Tanjung Benoa dan Garuda Wisnu Kencana.
"Mengenai rincian biaya literasi budaya dan Religi dengan tujuan bali dan sekitarnya yang sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober-1 November 2024, yang menentukan biayanya murni Panitia Pelaksana," ungkap Suyoko.
Dikabarkan MTSN Negeri 3 Tulungagung tahun kemarin, saat Literisasi Budaya dan Religi juga memakai jasa EO RW diback up oknum LSM. Selain itu, diduga ada setoran rutin yang dikoordinir oknum Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tulungagung hingga saat ini. Apakah benar ?.
Pihak Kemenag Kabupaten Tulungagung hingga pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim) terkesan "Tutup Mata", bahkan seakan mengindahkan peraturan yang diterapkan Kementerian Pariwisata yang salah satu sarat utamanya Penyelenggara kegiatan harus sudah berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ber-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT, masuk Asosiasi dibawah binaan Kementerian Pariwisata, menunjukan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Uji Kelayakan Kendaraan (KIR), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Armada yang mau dipakai dan wajib mendaftarkan Asuransi perjalan Wisata untuk seluruh pesertanya.
Praktek seperti ini tidak pernah terendus oleh aparat penegak hukum, kuat dugaan praktek ini sudah terkondisikan secara turun temurun hingga menjadikan ladang bisnis abadi. (R_win)
