Korupsi KBS: Oknum Pengacara Terima Dana Rp2,2 Miliar

Foto Ilustrasi
beritakeadilan.com,

SURABAYA, JAWA TIMUR-Kasus dugaan korupsi KBS kembali mencuat ke permukaan dengan temuan yang mengejutkan. Seorang oknum pengacara diduga menerima aliran dana mencapai Rp2,2 miliar dari pihak terkait di lingkungan Kebun Binatang Surabaya. Pengacara tersebut konon menjanjikan penghentian perkara hukum yang sedang ditangani oleh aparat kejaksaan. Namun, kenyataan berkata lain, perkara yang dijanjikan akan berhenti justru tetap berjalan hingga saat ini.

Awalnya, permintaan dana hanya berupa honorarium sebesar Rp100 juta. Namun, angka itu terus naik hingga mencapai Rp500 juta, dan akhirnya membengkak menjadi sekitar Rp2,2 miliar. Pihak yang menyerahkan dana merasa kecewa karena janji yang disampaikan tidak terwujud. Kasus ini pun terbongkar dan kini menjadi sorotan publik luas. Pola penawaran yang terjadi memicu dugaan kuat adanya praktik jual beli penghentian perkara hukum yang sangat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia.

Dugaan keterlibatan tidak berhenti pada oknum pengacara semata. Laporan yang diterima media ini juga menunjuk ke arah anggota Badan Pengawas (Bawas), dua orang direksi, serta petugas bagian keuangan KBS. Masing-masing pihak diduga memiliki peran tersendiri, mulai dari pengajuan permintaan dana, pemberian persetujuan, hingga proses pencairan dana perusahaan yang dilakukan di luar prosedur yang sah. Dokumen analisis hukum yang diperoleh media ini menegaskan adanya potensi kerugian keuangan daerah akibat penggunaan kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa dasar pertanggungjawaban yang jelas dan sah secara hukum.

Publik tentu mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan di lembaga yang selama ini menjadi kebanggaan warga Surabaya. Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Adnan Sulistyono, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan resmi dalam konferensi pers yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Hingga berita ini diturunkan, identitas oknum pengacara yang dimaksud belum diumumkan secara resmi. Seluruh dugaan ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di hadapan hukum, dan setiap pihak berhak membuktikan kebenaran atas dirinya,  sejalan dengan asas praduga tidak bersalah yang dijunjung tinggi hukum kita.

Lembaga pengawas Forjustice mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh aliran dana tersebut secara terbuka dan transparan. Pengusutan harus berjalan tanpa pandang bulu dan mengedepankan keadilan. Pihak Forjustice juga meminta agar aparat memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap pihak yang merasa tersangkut untuk memberikan klarifikasi. Masyarakat berharap kasus ini tidak berhenti sekadar menjadi berita hangat, tetapi membawa hasil yang nyata demi perbaikan tata kelola keuangan lembaga publik di masa depan.

Belum ada komentar