KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Ancaman kekeringan kembali menghantui wilayah selatan Bengawan Solo. Polanya berulang setiap tahun, dengan dampak yang sama: lahan mengering, petani kesulitan air, dan solusi yang tak kunjung tuntas.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebelumnya menempatkan program sumur bor sebagai salah satu langkah strategis untuk menopang kebutuhan air pertanian. Namun hingga kini, realisasinya jauh dari memadai. Dari sejumlah rencana yang pernah disampaikan, hanya dua titik di Kecamatan Kedungadem yang telah dibangun.
Minimnya realisasi ini menimbulkan pertanyaan soal perencanaan dan pelaksanaan program. Di lapangan, kebutuhan air terus meningkat, sementara infrastruktur yang dijanjikan belum berkembang signifikan.
Dampaknya mulai dirasakan lebih awal. Cadangan air di sejumlah titik menyusut, bahkan sebelum kemarau mencapai puncaknya. Kondisi ini mempersempit ruang gerak petani yang bergantung pada ketersediaan air untuk menjaga produktivitas lahan.
“Kami hanya ingin janji itu ditepati. Sumur bor bukan kemewahan, ini kebutuhan,” ujar seorang petani di Kedungadem.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Zaenal Fanani, terkait langkah konkret penanganan kekeringan belum mendapat respons hingga berita ini ditulis, Rabu (29/4/2026).
Situasi ini menunjukkan belum sinkronnya antara rencana kebijakan dan implementasi di lapangan. Di tengah kebutuhan yang mendesak, kejelasan langkah dan percepatan realisasi menjadi hal yang krusial.
Bagi petani, waktu berjalan lebih cepat daripada kebijakan. Saat air kian sulit, yang dibutuhkan bukan lagi wacana, melainkan kepastian tindakan.
Belum ada komentar