KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Desa Mori, Kecamatan Trucuk, sempat menjadi titik pengawasan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada Rabu, 24 April 2026. Sebuah kendaraan dinas berpelat merah berhenti di halaman balai desa. Sejumlah pejabat turun, meninjau, serta mencermati konstruksi rigid beton sebagai bagian dari proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang bernilai miliaran rupiah. Kehadiran itu menandai fungsi kontrol negara berjalan di lapangan.
Ahmad Gunawan, Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, saat dikonfirmasi pewarta melalui pesan WhatsApp pada Senin (4/5/2026), memberikan tanggapan.
“Saya tadi masih rapat di DPRD, Saat ini kami sudah menjadwalkan audit sampling terhadap desa-desa penerima BKKD. Hasil monev menjadi bahan awal untuk audit,” tulisnya.
Pernyataan itu menunjukkan proses pengawasan berlanjut ke tahap berikutnya. Namun, hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan di Desa Mori belum diungkap secara rinci.
Saat disinggung lebih jauh mengenai hasil sidak di Desa Mori, Kecamatan Trucuk, termasuk apakah terdapat dugaan penyimpangan dalam proyek BKKD Tahun 2025, ia menambahkan:
“Belum keluar updatenya atas hasil monev yang akan ditindaklanjuti dengan audit,” tambahnya.
Jawaban tersebut menegaskan bahwa hasil monev masih berada dalam proses internal dan belum dipublikasikan.
Di lapangan, keberadaan tim pengawas tidak terbantahkan. Warga Desa Mori, berinisial DA, membenarkan kedatangan rombongan tersebut.
“Benar mas, dengan mata kepala saya melihat kalau ada pegawai dari pembkab Bojonegoro turun melihat proyek bkkd desa mori,” tegasnya.
Fakta ini memperlihatkan bahwa pengawasan memang dilakukan. Namun, tanpa publikasi hasil, fungsi kontrol berisiko berhenti sebagai prosedur administratif.
Ketika monev tidak disertai keterbukaan, publik tidak memiliki pijakan untuk menilai: apakah tidak ditemukan pelanggaran, atau temuan masih berada dalam proses audit.
Di titik ini, persoalan bergeser. Fokus tidak lagi pada dugaan penyimpangan, tetapi pada sejauh mana hasil pengawasan dibuka ke publik. Tanpa transparansi, pengawasan kehilangan daya uji dan mudah tergelincir menjadi formalitas.
Di Desa Mori, publik masih menunggu. Bukan hanya hasil monev, tetapi kejelasan yang dapat menjawab pertanyaan yang sejak awal muncul.
Belum ada komentar