LUBUK LINGGAU, SUMATERA SELATAN – Dugaan praktik jual beli lapak di kawasan Pasar Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau, menjadi sorotan masyarakat. Informasi yang berkembang memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola lapak pasar yang dinilai perlu diawasi secara lebih transparan oleh pemerintah, Sabtu (11/7/2026).
Sejumlah pedagang dan warga mengaku mendengar adanya dugaan transaksi pengalihan lapak yang diduga berlangsung di luar mekanisme resmi. Namun, hingga kini informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Pemerintah Kota Lubuk Linggau maupun instansi yang berwenang mengelola pasar.
Masyarakat berharap pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh lapak di Pasar Bukit Sulap. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap lapak ditempati sesuai ketentuan serta mencegah potensi penyalahgunaan.
“Kami berharap pemerintah turun langsung melakukan pengecekan. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi. Namun apabila ditemukan penyimpangan, tentu harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujar seorang pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Isu dugaan pengalihan lapak ini menambah sejumlah persoalan yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat di kawasan Pasar Bukit Sulap. Selain dugaan bangunan yang tidak tertata, pedagang juga menyoroti persoalan kebersihan dan bau sampah yang dinilai mengganggu aktivitas jual beli maupun kenyamanan warga di sekitar pasar.
Apabila dugaan praktik pengalihan atau jual beli lapak di luar mekanisme resmi terbukti, kondisi tersebut berpotensi menghambat kesempatan pedagang lain untuk memperoleh lapak secara adil dan sesuai prosedur. Karena itu, masyarakat mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan lapak agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan pedagang.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kota Lubuk Linggau serta dinas terkait mengenai informasi yang berkembang di masyarakat. Demi memenuhi prinsip keberimbangan, tanggapan maupun hak jawab dari pihak terkait akan dimuat pada pemberitaan selanjutnya setelah diperoleh.
Belum ada komentar