KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono membuka ruang dialog dengan masyarakat melalui kegiatan Sapa Bupati dan Wakil Bupati Edisi VI di Pendopo Malawapati, Kamis (3/9/2026). Sejumlah warga datang membawa persoalan yang mereka hadapi, dari kebutuhan bantuan sosial hingga fasilitas umum.
Forum bertema “Menata Kota, Memudahkan Warga” itu dihadiri perwakilan masyarakat dari sejumlah kecamatan. Dinas Perdagangan serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Wahono mengapresiasi warga yang datang dan menyampaikan persoalan secara langsung. Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengetahui kebutuhan masyarakat dari dekat agar kebijakan yang diambil tidak berhenti pada urusan administratif, tetapi dapat membantu meringankan beban warga.
“Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang hadir dan menyampaikan langsung kebutuhan serta persoalannya. Pemerintah ingin membantu dan memudahkan masyarakat. Karena itu, setiap persoalan perlu kita dudukkan bersama, kita diskusikan, kemudian kita cari solusi yang terbaik,” ujar Wahono.
Foto: Salah satu warga yang sampaikan keluh kesahnya didepan meja Bupati dan Wakil bupati Bojonegoro.
Dalam sesi dialog, Susana, warga Desa Talok, meminta perhatian pemerintah terkait bantuan BLT dan program Gayatri bagi masyarakat di wilayahnya. Permintaan itu disampaikan langsung di hadapan Bupati dan Wakil Bupati.
Manan, Ketua LSM PIRB, membawa persoalan berbeda. Ia mempertanyakan tindak lanjut surat permohonan audiensi yang sebelumnya telah dikirimkan kepada Bupati Bojonegoro. Menurut Manan, hingga forum tersebut berlangsung, surat itu belum mendapatkan balasan.
Dari Kecamatan Kanor, Solikin menyampaikan harapan agar pemerintah daerah membantu kebutuhan pembangunan musala di wilayahnya. Beragam permintaan tersebut memperlihatkan persoalan masyarakat yang tidak selalu berada dalam ruang lingkup yang sama.
Wahono merespons aspirasi tersebut dengan meminta persoalan dibahas sesuai kebutuhan dan kewenangan perangkat daerah. Menurut dia, pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan secara serentak, sehingga diperlukan pembahasan bersama untuk menentukan langkah yang paling memungkinkan.
“Yang disampaikan masyarakat akan kami lihat satu per satu. Mana yang bisa segera ditindaklanjuti akan kita koordinasikan dengan perangkat daerah terkait. Yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, kita dudukkan bersama agar solusinya tepat,” kata Wahono.
Selain mendengar keluhan warga, Wahono menyampaikan rencana pembenahan tata kelola kawasan perkotaan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan alun-alun Bojonegoro, termasuk aktivitas pedagang kaki lima (PKL).
Ia mengatakan penataan kota tidak boleh mengabaikan kepentingan warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan. Pemerintah, kata dia, akan memperhatikan aspirasi PKL dalam proses penataan tersebut.
“Penataan kota akan kita benahi. Aspirasi para PKL juga akan kita perhatikan. Kita ingin kota lebih tertata dan nyaman, tetapi masyarakat yang mencari nafkah juga harus tetap mendapat ruang. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu duduk bersama untuk mencari pola yang baik,” ujarnya.
Bagi Wahono, forum Sapa Bupati bukan sekadar pertemuan untuk menampung keluhan. Dialog tersebut menjadi cara pemerintah membaca persoalan dari tingkat warga dan menentukan langkah berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Di Pendopo Malawapati, Kamis itu, persoalan warga bertemu dengan meja kebijakan pemerintah. Tantangannya kemudian bukan sekadar mendengar, melainkan memastikan aspirasi yang telah disampaikan memiliki tindak lanjut yang nyata.
Belum ada komentar