Diduga Izin PBG Belum Lengkap, Perumahan Zam-Zam Didesak Ditutup

Kantor / House Office PT Zamzam Deal Properti, Jl. Ruko Zamzam Residence, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
beritakeadilan.com,

KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR-Perumahan Zam-Zam Residence di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kini berada di bawah sorotan tajam. Hingga pertengahan November 2026, pengembang kawasan pemukiman tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara sah. Situasi ini mendorong Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandeng Lele untuk secara resmi mendesak pemerintah daerah beserta instansi penegak aturan mengambil langkah tegas, termasuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan jika ketidaklengkapan dokumen tetap berlanjut.

Batas waktu yang sebelumnya telah diberikan oleh Komisi C DPRD Lamongan kepada pihak pengembang untuk melengkapi syarat perizinan telah berakhir pada 5 Maret 2026. Namun hingga kini, diduga izin PBG belum juga diterbitkan. Direktur LBH Bandeng Lele, Nihrul Bahi Al Haidar, SH, yang akrab disapa Gus Irul menegaskan bahwa tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk menunda penindakan. “Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak pengembang tidak dapat menunjukkan atau menyelesaikan izin PBG, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk tidak menghentikan aktivitas pembangunan di Zam-Zam Residence,” ujarnya dengan tegas.

Kewajiban memiliki PBG sebelum mendirikan bangunan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. PBG berfungsi sebagai bukti bahwa rencana pembangunan telah memenuhi standar teknis dan ketentuan tata ruang yang berlaku. Selama proses perizinan belum selesai sepenuhnya, aturan melarang setiap pihak melakukan aktivitas pembangunan, terlebih lagi menawarkan unit rumah untuk dijual kepada masyarakat luas.

Pengembang sebenarnya telah mengajukan permohonan izin PBG dan memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas PU Kabupaten Lamongan. Namun proses tersebut masih terkendala penentuan status lahan yang termasuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi di lingkungan kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan, Achmad Edwyn Anedi, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang untuk meneliti fakta di lapangan. “Kami akan menanyakan dan memverifikasi langsung status perizinan yang sebenarnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi pada Selasa (17/11/2026). Sementara itu, Kabid Penegakan Perda Jarwito juga memastikan timnya akan melakukan pengecekan menyeluruh di lokasi pembangunan.

LBH Bandeng Lele menegaskan posisinya, pembangunan yang berjalan tanpa kelengkapan izin dapat merugikan konsumen secara langsung. Masyarakat yang telah bertransaksi membeli unit rumah berisiko menghadapi masalah hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, lembaga ini meminta pemerintah daerah bertindak adil dan konsisten — menegakkan aturan tanpa pengecualian. “Penegakan aturan harus tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi pengembang lain,” tambah Gus Irul. Pengawalan terhadap permasalahan ini akan terus dilakukan hingga kepastian hukum terpenuhi dan masyarakat terlindungi dari potensi kerugian.

Sementara sampai berita ini diterbitkan, Deni yang dikenal Owner PT Zamzam Deal Properti saat dikonfirmasi melalui chat WhatsApp (WA) belum memberikan jawaban.

Belum ada komentar