KABUPATEN BLITAR, JAWA TIMUR – Dugaan praktik mafia tanah kembali mencuat di Kabupaten Blitar. Kali ini, sertifikat tanah milik Hanik Zunaidah (48), warga Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, diduga beralih kepemilikan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sertifikat tersebut bahkan telah dijadikan agunan kredit senilai Rp350 juta di Bank Jatim atas nama debitur Siswanto.
Ironisnya, Hanik mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut maupun menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Notaris/PPAT Agus Subiantoro, S.H., M.Kn., yang disebut menerbitkan akta peralihan hak tertanggal 26 Maret 2026.
Persoalan ini baru diketahui keluarga setelah menerima surat peringatan pertama dari Bank Jatim terkait kredit yang menggunakan sertifikat tanah milik Hanik sebagai jaminan.
Misbah (49), suami Hanik, mengungkapkan persoalan bermula pada 2024. Saat itu, Siswanto, warga Sanankulon, datang ke rumahnya dan meminjam sertifikat tanah dengan alasan untuk keperluan jaminan usaha atau investasi bersama.
Menurut Misbah, Siswanto berjanji sertifikat tersebut hanya dipinjam sementara dan akan segera dikembalikan. Sebagai imbalannya, Siswanto juga menjanjikan akan menebus kredit macet sebesar Rp70 juta di Koperasi Berdikari, Kota Blitar, yang menggunakan sertifikat Nomor 00925 atas nama Hanik Zunaidah sebagai jaminan. Dana penebusan disebut berasal dari pinjaman talangan rekannya.
“Katanya buat usaha bersama, sertifikat cuma dipinjam sebentar, nanti dikembalikan,” ujar Misbah kepada media ini, Kamis (12/11/2026).
Misbah mengakui, pada awalnya pembayaran angsuran kredit di Bank Jatim sempat berjalan. Namun, pembayaran itu hanya berlangsung sekitar empat hingga tujuh bulan sebelum akhirnya terhenti. Sementara sertifikat tanah yang dijanjikan akan dikembalikan justru tak kunjung berada di tangan keluarga.
Berulang kali meminta kejelasan, Misbah mengaku hanya mendapat jawaban bahwa sertifikat akan dikembalikan keesokan harinya. Namun, janji tersebut terus berulang tanpa realisasi.
Bahkan, ketika menanyakan uang hasil pencairan kredit dengan agunan sertifikat milik istrinya, Siswanto disebut menjawab bahwa dana tersebut telah diberikan kepada seseorang yang sebelumnya menyediakan dana talangan untuk melunasi utang keluarga Misbah sebesar Rp70 juta di Koperasi Berdikari dan Rp40 juta di Bank BRI.
“Saya berkali-kali minta sertifikatnya, tapi selalu dijawab besok, besok terus. Sampai sekarang tidak pernah dikembalikan. Bahkan saat saya meminta uang hasil pencairan sertifikat dari Bank Jatim milik istri saya, dengan enteng dijawab sudah diberikan kepada seseorang yang selama ini memberikan dana talangan untuk melunasi utang Misbah bersama istrinya di Koperasi Berdikari sebesar Rp70 juta dan di Bank BRI sebesar Rp40 juta,” katanya.
Terungkap Setelah Bank Mengirim Surat Peringatan
Kecurigaan keluarga semakin menguat setelah mengetahui sertifikat tanah tersebut ternyata telah berganti nama menjadi atas nama Siswanto. Peralihan itu disebut menggunakan AJB tertanggal 26 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Agus Subiantoro, S.H., M.Kn.
Padahal, Misbah dan Hanik menegaskan tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah maupun menandatangani dokumen peralihan hak di hadapan notaris/PPAT tersebut.
“Saya kaget. Kenapa bisa jadi jual beli? Saya tidak pernah menjual. Itu tanah milik istri saya,” tutur Misbah.
Keluarga mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya proses peralihan hak tersebut. Informasi mengenai perubahan nama pemegang sertifikat baru terungkap setelah pihak bank mendatangi rumah mereka untuk mengonfirmasi tanah yang dijadikan agunan kredit.
“Kami baru tahu sertifikatnya sudah beralih nama setelah pihak bank datang ke rumah dan menanyakan tanah yang dijaminkan,” ujar Misbah.
Merasa dirugikan dan menduga adanya penggelapan serta pemalsuan dokumen pertanahan, Misbah bersama keluarga kemudian meminta pendampingan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GAKI Kabupaten Blitar.
Foto : M.Syafik Ketua GAKI Blitar
Ketua GAKI Blitar, M. Syafik, menyatakan pihaknya akan segera melaporkan persoalan tersebut ke Polres Blitar. GAKI juga berencana meminta pembukaan warkah di Kantor Pertanahan guna menelusuri seluruh proses administrasi peralihan hak atas tanah tersebut.
Menurut Syafik, berdasarkan pengakuan Hanik, proses pembuatan AJB tidak dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Agus Subiantoro sebagaimana mestinya. Karena itu, pihaknya menilai perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap prosedur penerbitan akta hingga proses balik nama sertifikat.
Syafik menjelaskan, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada prinsipnya harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.
Akta tersebut menjadi dasar administrasi untuk mendaftarkan peralihan hak di Kantor Pertanahan. Karena itu, keabsahan proses pembuatan AJB, identitas para pihak, serta kebenaran tanda tangan menjadi hal penting yang harus ditelusuri.
Apabila benar AJB diterbitkan tanpa keterlibatan atau persetujuan pemilik tanah, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui klarifikasi administratif. Dugaan pelanggaran hukum harus diuji melalui pemeriksaan dokumen dan proses penegakan hukum.
“Menurut pengakuan korban, proses pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan Kantor Notaris/PPAT Agus Subiantoro,” jelas Syafik kepada media ini, Kamis (12/11/2026).
GAKI menegaskan akan mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut, termasuk menelusuri bagaimana sertifikat yang semula atas nama Hanik bisa beralih menjadi atas nama Siswanto hingga akhirnya digunakan sebagai agunan kredit Rp350 juta di Bank Jatim.
Kasus ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana proses AJB tersebut dilakukan, siapa saja yang hadir dan menandatangani akta, serta bagaimana Kantor Pertanahan memproses balik nama sertifikat tersebut?
Keterangan dari Notaris/PPAT yang disebut menerbitkan AJB, pihak Bank Jatim, dan Kantor Pertanahan masih diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh serta memastikan duduk perkara secara objektif.
Belum ada komentar