Bukan Kendaraan Politik, Matra Surabaya Ditantang Jadi Garda Pelestari Adat Nusantara

Ketua DPW Matra Jawa Timur saat membacakan kesediaan dan pernyataan pengurus DPD Matra Surabaya sebelum dilantik (Foto : Thejo)
beritakeadilan.com,

SURABAYA, JAWA TIMUR – Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Masyarakat Adat Nusantara (Matra) Kota Surabaya bukan sekadar seremoni organisasi. Momentum ini membawa pesan penting: menjaga adat dan budaya Nusantara berarti merawat identitas bangsa, bukan menjadikannya instrumen kepentingan politik praktis.

Pesan tersebut mengemuka dalam pelantikan pengurus DPD Matra Kota Surabaya di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Surabaya, Sabtu (10/10/2026). Ketua DPW Matra Jawa Timur, KPP Srie Soeputro Jowo Uja Ciptonagoro, menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi agar tetap berlandaskan nilai-nilai adat, budaya, persaudaraan, dan kebangsaan.

Matra, menurut pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, harus menjadi ruang pemersatu masyarakat adat sekaligus wadah pengabdian untuk melestarikan warisan leluhur. Organisasi ini dituntut menjaga independensi dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis yang berpotensi menggeser tujuan utamanya.

Tantangan itu kini berada di pundak pengurus DPD Matra Kota Surabaya yang dipimpin Eko Suwono. Kepengurusan baru diharapkan tidak berhenti pada deklarasi komitmen, tetapi mampu menerjemahkan pelestarian adat ke dalam program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di tengah dinamika kehidupan perkotaan, upaya tersebut membutuhkan langkah konkret, mulai dari memperkenalkan tradisi lokal kepada generasi muda, merawat keberagaman budaya, hingga memperkuat persaudaraan lintas suku dan golongan.

Pelantikan berlangsung melalui rangkaian prosesi organisasi dan kebangsaan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Himne Matra. Pembacaan surat keputusan kepengurusan dilakukan oleh Sekretaris DPW Matra Jawa Timur, RAyT Deasy Arista Mahadewi.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah dan janji pengurus, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan pataka sebagai simbol amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi.

Semangat kebinekaan turut tercermin melalui doa lintas agama. Rangkaian tersebut menegaskan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Keberagaman tidak semestinya menjadi sekat, melainkan fondasi untuk memperkuat persatuan.

Pesan pelestarian budaya juga diwujudkan melalui penyerahan dan penanaman pohon Jampinang atau yang disebut sebagai pohon Pancasila. Simbol ini merepresentasikan harapan agar nilai persatuan, kecintaan terhadap Tanah Air, dan penghormatan terhadap warisan leluhur terus tumbuh serta diwariskan kepada generasi berikutnya.

Secara organisatoris, Matra berada dalam kepemimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang saat ini dijabat KBH Andi Bau Malik Barammammase Karaengta Tukajannangan Satrio Sasmito. Dalam struktur tersebut, kepengurusan daerah memiliki peran strategis untuk menerjemahkan visi organisasi menjadi kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagi Matra Surabaya, pelantikan ini menjadi titik awal untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperluas kontribusi sosial dan kebudayaan. Keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari kelengkapan struktur kepengurusan atau kemeriahan seremoni, tetapi dari konsistensi program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pada akhirnya, tantangan terbesar Matra Surabaya adalah membuktikan bahwa adat bukan sekadar simbol identitas, melainkan nilai hidup yang harus dijaga dan diwariskan. Menjaga marwah organisasi berarti memastikan pelestarian budaya tetap menjadi tujuan utama, tanpa terseret kepentingan politik sesaat.

Belum ada komentar