KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR-Dugaan praktik pungutan liar dan kejanggalan penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, mendadak memicu gelombang keresahan di kalangan wali murid. Bantuan dana pendidikan dari pemerintah pusat yang seharusnya menjadi hak penuh siswa berpenghasilan rendah mendadak menyusut. Dugaan pemotongan dana secara langsung demi menutupi tagihan sumbangan komite sekolah kini menjadi sorotan utama publik setempat.
Praktik ini bermula saat sejumlah wali murid dikejutkan oleh kewajiban membayar dana sumbangan sebesar Rp3 juta per siswa. Meskipun beberapa orang tua siswa telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pihak desa, kebijakan penarikan dana tersebut tetap berlaku penuh tanpa penyesuaian. Kondisi mendesak ini memaksa dana bantuan PIP sebesar Rp1,8 juta yang semestinya diterima utuh oleh siswa dialihkan secara sepihak untuk melunasi tagihan komite, hingga menyisakan sisa tunggakan bagi wali murid.
Salah seorang wali murid kelas XI mengaku sangat terbeban dengan skema pembayaran yang dinilai tidak akuntabel tersebut. Pihak sekolah beralasan kekhawatiran atas penyalahgunaan dana oleh orang tua menjadi dasar penahanan uang PIP. Namun, penjelasan simpang siur ini justru memicu kecurigaan wali murid terkait keabsahan rincian alokasi anggaran, mulai dari pemeliharaan fasilitas hingga pembangunan fisik sekolah yang dianggap kurang jelas bentuk penampilannya.
Guna menjaga perimbangan berita serta mengedepankan asas karpraduga tidak bersalah, media ini berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak pengelola sekolah. Namun, Kepala SMAN 1 Kembangbahu, Yanto Hermawan, belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan singkat WhatsApp hingga naskah ini dipublikasikan. Sikap tertutup lembaga pendidikan ini semakin memperkuat dorongan masyarakat agar dinas terkait segera turun tangan melakukan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh.
Belum ada komentar