KABUPATEN ASAHAN, SUMATERA UTARA – Penyaluran bantuan kesejahteraan sosial (kesra) di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, disorot warga. Program yang semestinya menyasar masyarakat paling membutuhkan itu diduga tidak tepat sasaran.
Sejumlah warga menilai penerima bantuan justru berasal dari kelompok yang sebelumnya telah menikmati program lain, seperti PKH. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik tebang pilih dalam penyaluran bantuan.
Sekretaris Harian DPP (LIMK) menyebut, temuan di lapangan tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Ia menilai ada indikasi kuat penerima bantuan didominasi pihak yang memiliki kedekatan dengan aparat desa.
“Seharusnya bantuan itu tepat sasaran, bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan pemerintah desa. Kalau perlu, dilakukan evaluasi ulang agar tidak tebang pilih,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (23/4/2026).
Ia mendesak Camat Teluk Dalam, Zulpahmi, turun tangan. Menurutnya, peran camat krusial untuk memastikan tata kelola bantuan di tingkat desa berjalan sesuai aturan.
“Camat harus memanggil kepala desa dan mengevaluasi data penerima. Ini penting agar bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” katanya.
Jika tidak ada langkah cepat, LIMK mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat kabupaten. “Kalau tidak segera diselesaikan, kami akan melaporkan ke Bupati Asahan,” tegasnya.
Kepala Desa Teluk Dalam, Fauzi Nurvi Lubis, hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Kasus ini menjadi cermin rapuhnya pengawasan distribusi bantuan di tingkat desa. Di tengah kebutuhan masyarakat yang kian mendesak, akurasi data dan integritas aparat justru dipertaruhkan. Tanpa pembenahan serius, bantuan sosial berisiko berubah dari instrumen keadilan menjadi alat kepentingan.
Belum ada komentar