KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro secara tegas melayangkan protes keras terhadap rencana perubahan nama Masjid An Nahda di Kecamatan Margomulyo.
Masjid yang dikenal sebagai ikon wisata religi dan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini, dinilai tidak memiliki urgensi sama sekali untuk diganti namanya. Bahkan, langkah tersebut dikhawatirkan Fraksi PKB berpotensi besar memicu kegaduhan, menciptakan perpecahan di kalangan umat, serta tidak mencerminkan aspirasi masyarakat luas.
Ketua Fraksi PKB Kabupaten Bojonegoro, M. Suparno, menegaskan bahwa rencana perubahan nama ini tidak substansial dan berisiko menimbulkan gesekan antarwarga di tingkat akar rumput.
“Kami merasa perubahan nama tersebut tidak mendesak, malah menimbulkan kegaduhan di bawah,” ujar Suparno dalam keterangan resminya pada Sabtu (29/11/2025).
Menurut Suparno, nama An Nahda telah sangat melekat di benak publik, baik di kalangan wisatawan maupun masyarakat luas, termasuk dalam ruang digital. Perubahan nama dinilai justru berpotiko mengganggu stabilitas sosial dan perkembangan wisata religi yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak ekonomi positif.
“Nama An Nahda sudah sangat populer, baik di kalangan wisatawan maupun di media sosial. Perubahan ini justru berpotensi merugikan semua pihak,” lanjutnya.
Suparno mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan instansi terkait untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak sosial sebelum mengambil keputusan. Ia mengingatkan bahwa fokus Pemkab seharusnya adalah memakmurkan dan mengembangkan masjid, bukan melakukan hal-hal yang dinilai sama sekali tidak mendesak.
“Jangan asal merubah nama jika hanya akan menimbulkan efek kurang baik di kemudian hari. Pemkab harusnya sibuk memakmurkan dan mengembangkan masjid, daripada melakukan hal-hal yang sama sekali tidak urgent,” pungkasnya. (Iwan)
Belum ada komentar