Sidang Etik Polri Digelar Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

beritakeadilan.com,

JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA –Polri resmi menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap salah satu anggotanya yang berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026. Sidang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik, Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sidang ini menjadi langkah tegas institusi dalam menegakkan disiplin profesi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

Sidang dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. Anggota komisi lainnya meliputi Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M. Susunan pimpinan sidang ini mencerminkan keterlibatan pimpinan tinggi yang menunjukkan keseriusan Polri dalam memproses perkara ini secara mendalam dan objektif.

EHS diperiksa terkait tiga tuduhan utama: dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal dalam sistem informasi. Semua dugaan pelanggaran ini berkaitan erat dengan pelaksanaan tugasnya, baik saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Analisis maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Masyarakat tentu menantikan bagaimana bukti dan saksi akan dihadirkan untuk menguji kebenaran setiap tuduhan tersebut secara terbuka dan adil.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menegaskan bahwa Polri berpegang teguh pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. “Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa,” ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa proses hukum dan etik berjalan tanpa intervensi kekuasaan apapun.

Mekanisme sidang berjalan secara transparan dengan kehadiran unsur pengawasan eksternal. Dua pendamping hukum dari Divisi Hukum Polri hadir memberikan pembelaan, sementara dua personel Divisi Propam bertindak sebagai penuntut. Yang paling penting, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dilibatkan untuk memantau seluruh jalannya persidangan. Hingga keterangan ini disampaikan, sidang masih berlangsung dan hasil resmi akan diumumkan secara bertahap. Publik berhak mengetahui kebenaran proses ini, dan Polri berkomitmen menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat luas.

Belum ada komentar