Perdagangan Orang: Polri Tangani 510 Korban dalam Seminggu

beritakeadilan.com,

JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA –Polri berhasil menangani ratusan kasus perdagangan orang di seluruh Indonesia dalam kurun waktu hanya satu minggu terakhir. Badan Reserse Kriminal Polri bersama jajaran Polda dan Polres menuntaskan penanganan 207 laporan polisi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) saat melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13 hingga 19 November 2026. Petugas mengamankan 238 tersangka dan menyelamatkan 510 korban dari berbagai kelompok. Angka ini menunjukkan skala besarnya ancaman yang masih dihadapi masyarakat sekaligus menegaskan keseriusan pihak kepolisian dalam memutus rantai kejahatan ini.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Pihaknya menjalankan penegakan hukum secara berkelanjutan namun tetap berpegang pada pendekatan humanis. “Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pihaknya menegaskan bahwa setiap langkah penindakan dilakukan secara selektif, terukur, dan berbasis bukti penyelidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah bagi setiap pihak yang diduga terlibat.

Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, merinci profil korban yang berhasil diselamatkan. Dari 510 korban, sebanyak 448 orang adalah dewasa dan 62 orang lainnya merupakan anak-anak. Secara rinci, 50 persen korban adalah perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen berupa anak-anak. Para tersangka menempati berbagai peran dalam jaringan kejahatan, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari. Polri terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pengendali jaringan utama dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan besar dari praktik ini, tanpa mengabaikan prinsip hukum yang berlaku.

Modus operandi yang paling banyak ditemukan didominasi oleh pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Modus lainnya mencakup eksploitasi seksual anak, eksploitasi pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, penyalahgunaan Anak Buah Kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran. Polri juga mengungkapkan bahwa kasus terkait tentara bayaran sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia, dengan korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman lebih lanjut karena belum masuk dalam data resmi yang ditangani. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi namun tanpa prosedur yang jelas dan sah.

Penanganan kasus tidak berhenti pada penangkapan pelaku saja. Polri bersama instansi terkait memulangkan 84 korban selama periode kegiatan tersebut dan melanjutkan pendampingan melalui koordinasi dengan LPSK, Dinas Sosial, DP3A, serta BP2MI. Dukungan mencakup tempat tinggal sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan bagi korban dewasa. Pihak kepolisian juga melaksanakan 279 kegiatan edukasi dengan 47.550 peserta melalui program Rise and Speak untuk mencegah masyarakat terjebak kembali. Terkait perkembangan kasus Almisri, Polri terus memperkuat koordinasi dengan Interpol melalui Divhubinter Polri setelah terbitnya Red Notice. Sementara perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani secara profesional oleh Polda NTT dengan asistensi pusat; pihaknya membantah beredarnya informasi tentang adanya perdamaian dalam perkara tersebut. Polri menegaskan bahwa pemberantasan perdagangan orang akan terus berjalan menyeluruh, menyentuh aspek penindakan, perlindungan korban, hingga pencegahan, agar masyarakat benar-benar terlindungi dari ancaman kejahatan ini.

Belum ada komentar