Penegakan Etik Polri Dipertanyakan dalam Kasus Penganiayaan Anak

beritakeadilan.com,

SURABAYA, JAWA TIMUR -Penegakan Etik Polri kembali menjadi sorotan publik di Kota Surabaya. Sidang perdana dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak membuka ruang diskusi penting: apakah proses hukum dan penegakan disiplin internal berjalan selaras? Aipda Slamet Hutoyo menghadapi dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis, 19 November 2026. Jaksa Penuntut Umum Vinza Buananda Wijayanti membacakan surat dakwaan dalam persidangan yang dipantau masyarakat luas. Kasus ini bermula dari laporan Moch Umar, warga Surabaya berusia 41 tahun, yang melaporkan dugaan penganiayaan terhadap putrinya, SBR (14 tahun). Bersama dua remaja lain, BS (15 tahun) dan NG (15 tahun), SBR sedang bermain bola di Gang 3, Jalan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, pada awal Mei 2026. Bola yang meleset mengenai pagar rumah warga memicu reaksi yang berujung luka fisik pada anak-anak tersebut. Laporan resmi tercatat di Polrestabes Surabaya dengan nomor LP/B/936/V/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur, tertanggal 3 Mei 2026. Seiring proses hukum bergulir, muncul tambahan informasi: tujuh anak akhirnya mengaku mengalami perlakuan serupa dari tersangka. Tiga di antaranya menderita luka fisik terlihat, sementara sisanya merasakan dampak psikologis maupun luka ringan.

Kuasa hukum keluarga korban, Dodik Firmansyah, SH, secara tegas menyampaikan posisi pihaknya pada Jumat, 20 November 2026. Ia menuntut transparansi dan kesetaraan di hadapan hukum. “Kami meminta dalam perkara ini, Terdakwa diproses secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Status sebagai anggota aktif Polri tidak boleh jadi alasan mendapat perlakuan istimewa di hadapan hukum,” tegas Dodik. Ia menegaskan tiga aspek penanganan harus berjalan beriringan tanpa saling menunggu atau menghambat. Pertama, proses pidana berjalan objektif berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Kedua, dugaan pelanggaran kode etik ditindaklanjuti melalui mekanisme Propam dan Komisi Kode Etik Polri secara paralel, bukan menunggu putusan akhir. Ketiga, pelanggaran disiplin ditangani sesuai peraturan internal yang berlaku tanpa penundaan yang tidak perlu.

“Proses pidana dan mekanisme internal memiliki ruang masing-masing. Keduanya tidak boleh saling menghambat, dan penanganan pelanggaran kumulatif harus tetap berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya. Dodik juga menegaskan penghormatan penuh terhadap asas praduga tak bersalah; pihaknya menyerahkan pembuktian sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, ia mengingatkan agar proses hukum tidak berlarut-larut dan hak korban tidak terabaikan.

Pihak berwenang di lingkungan kepolisian menyikapi berbeda terhadap penegakan kode etik dalam kasus ini. Kasi Propam Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Tri Asmoro, memberikan penjelasan resmi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Jumat yang sama. Ia menyatakan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin maupun etik belum dilakukan terhadap Aipda Slamet Hutoyo.

“Kami menunggu selesai perkara pidananya, baru kami proses kode etiknya. Memang begitulah perintah pimpinan,” ungkap Iptu Tri Asmoro. Ia menambahkan pihaknya tetap memantau perkembangan sidang, namun sanksi baru akan dijatuhkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. “Slamet Hutoyo masih dalam proses sidang. Jika sudah ada putusan, barulah kami lakukan tindakan tegas berupa sanksi kode etik sesuai perbuatannya,” jelasnya. Kebijakan menunggu putusan akhir ini tampaknya menjadi pedoman yang diambil pimpinan kesatuan setempat, meskipun pendapat hukum menyatakan kewenangan penegakan etik dan disiplin dapat berjalan terpisah dari proses pidana. Perbedaan pandangan ini menjadi titik tanda tanya bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini.

Kasus ini menyisakan pertanyaan mendasar tentang standar ganda dalam penegakan aturan. Di satu sisi, negara menjamin setiap orang berhak atas praduga tidak bersalah hingga terbukti bersalah secara hukum. Di sisi lain, lembaga kepolisian memiliki kewajiban menjaga kepercayaan publik melalui penegakan kode etik yang cepat dan tepat saat indikasi pelanggaran muncul. Anak-anak sebagai pihak yang paling rentan dalam peristiwa ini memerlukan perlindungan khusus dan kepastian bahwa pengadilan akan mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Hukum tidak boleh terlihat berbeda wajibnya bagi warga sipil maupun aparat. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum berlaku untuk semua tanpa kecuali, sekaligus menjadi pilar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan institusi negara. Pihak keluarga korban berharap proses yang berjalan saat ini tidak hanya menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak, tetapi juga menjadi momentum pemantapan mekanisme penegakan aturan di lingkungan institusi pengayom masyarakat.

Masyarakat menantikan bagaimana dua jalur penegakan aturan ini akhirnya berjalan ke depan. Apakah proses pidana dan penegakan kode etik dapat saling melengkapi demi terungkapnya kebenaran menyeluruh? Atau jeda waktu yang ada justru melemahkan upaya penegakan disiplin di lingkungan kepolisian? Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen institusi Polri dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Semua pihak berharap proses hukum berjalan lancar, bukti terungkap utuh, dan keadilan terwujud tanpa dihambat prosedur yang berlebihan. Seperti yang disampaikan Dodik Firmansyah dengan tenang namun tegas: “Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi keadilan harus ditegakkan tanpa memandang pangkat, jabatan, atau institusi tempat seseorang bekerja. Yang kami harapkan ialah kebenaran terungkap, hak korban terlindungi, dan hukum berjalan sebagaimana mestinya.” Perjalanan sidang selanjutnya akan menjadi penentu jawabannya.

Belum ada komentar