JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA–Bareskrim Polri kini memperluas penanganan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan. Penyidik membawa perkara ini ke ranah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah ini diambil untuk menelusuri aliran dana, mengungkap pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta melacak seluruh aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut. Pengembangan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak tegas kebocoran anggaran negara yang merugikan masyarakat luas.
Kasus ini bermula dari laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 yang ditangani awal oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Penyelidikan mengungkapkan bahwa pelaku memindahkan biosolar bersubsidi dari truk tangki ke dua kapal SPOB, lalu dialihkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar. Aktivitas ini berlangsung tersembunyi sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar 3.532 kiloliter. Modus ini dirancang agar perpindahan BBM tampak sah di permukaan, padahal melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, dan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp67.904.375.000. Berkas perkara utama telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada 12 November 2026. Sementara itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti penting, antara lain dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, satu unit kapal tanker, sekitar 120 kiloliter biosolar, serta dokumen-dokumen transaksi yang menjadi bukti kuat di pengadilan nanti.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, menjelaskan bahwa pengembangan ke arah TPPU dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026 dengan merujuk pada Pasal 607 KUHP. Penyidik akan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset untuk melacak jejak keuangan pelaku. Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, mengungkapkan bahwa pelaku menyamarkan aktivitas ilegal dengan dokumen pembelian BBM non-subsidi sehingga terlihat seolah-olah merupakan jalur distribusi resmi yang sah.
BPH Migas memberikan apresiasi atas ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan perampasan hak masyarakat yang membutuhkan subsidi tersebut. Polri bersama BPH Migas berkomitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terlibat dalam perdagangan ilegal BBM bersubsidi, karena subsidi adalah uang rakyat yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya.

Belum ada komentar