Pengadaan Seragam Sekolah Jombang 2027, Dua Setel Diserahkan ke Wali Murid

Pengadaan Seragam Sekolah Jombang 2027, Dua Setel Diserahkan ke Wali Murid
beritakeadilan.com,

KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menyiapkan skema baru dalam pengadaan seragam sekolah tahun 2027. Dari tiga setel seragam yang direncanakan, dua di antaranya akan diserahkan kepada wali murid untuk dijahit secara mandiri guna mengantisipasi keterlambatan distribusi.

Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, saat memberikan penjelasan terkait sejumlah isu aktual di lingkungan Pemkab Jombang, Selasa (17/11/2026).

Agus menjelaskan, pengadaan seragam sekolah pada 2027 mencakup tiga jenis pakaian, yakni pakaian nasional, seragam Pramuka, dan pakaian khas daerah. Namun, proses penjahitan ketiga jenis seragam tersebut secara bersamaan dinilai berpotensi menimbulkan kendala waktu dan keterlambatan penyaluran.

“Pada Tahun 2027 nanti, dari total tiga STEL seragam, dua STEL diantaranya akan diserahkan kepada pihak wali murid, agar dilakukan penjahitan, kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi keterlambatan akibat keterbatasan waktu, ketiga jenis seragam tersebut meliputi (Pakaian Nasional, Pramuka, dan Pakaian khas daerah) harus dijahit secara serentak dalam waktu bersamaan, dikwatirkan akan memicu keterlambatan,” katanya.

Selain itu, Pemkab Jombang membuka ruang koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk unsur Kementerian Agama (Kemenag). Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan standar pakaian seragam bagi siswa tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Di sisi lain, Agus juga menanggapi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jombang yang membahas sejumlah persoalan, termasuk LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurutnya, pembentukan Pansus RTRW merupakan langkah yang sejalan dengan kebutuhan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan kondisi daerah.

“Pemkab di Tahun 2027 telah masuk dalam program perda perubahan, terhadap RT RW, saat ini sudah waktunya, karena RT RW diundangkan pada Tahun 2021, dan sudah lima Tahun, waktunya untuk melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi Riil Eksisting saat ini di Kabupaten Jombang,” imbuhnya.

Ia menilai, penyesuaian RTRW diperlukan agar kebijakan tata ruang daerah tetap relevan dengan kondisi riil di lapangan serta perkembangan Kabupaten Jombang.

Dengan demikian, pembahasan perubahan regulasi tata ruang diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengarahkan pembangunan daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual masyarakat.

Belum ada komentar