SURABAYA, JAWA TIMUR – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., akhirnya menyampaikan tanggapan resmi menyusul munculnya sejumlah pemberitaan di media online dan media sosial terkait penanganan beberapa perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya dalam beberapa pekan terakhir.
Melalui siaran pers bernomor PR-23/M.5-10/Dsp.1/11/2026 , tertanggal 13 November 2026, Kajari Surabaya menyampaikan apresiasi atas informasi dan perhatian publik terhadap proses penegakan hukum yang tengah berjalan.
Namun, ia juga berharap setiap pemberitaan dapat menyajikan informasi secara utuh dengan mengakomodasi keterangan dari berbagai pihak serta tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik.
Dalam tanggapan resminya, Tri Anggoro Mukti menegaskan bahwa penanganan perkara tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan potongan informasi atau satu tahapan proses hukum.
Menurutnya, setiap perkara harus dilihat secara menyeluruh sejak awal penanganan hingga proses persidangan dan putusan pengadilan.
Termasuk dalam menentukan tuntutan pidana, Penuntut Umum wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, berikut aspek yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.
Kejaksaan juga menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan humanis dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa agar proses penegakan hukum berjalan secara berimbang dan tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
Selain menanggapi pemberitaan mengenai penanganan perkara, Kejari Surabaya turut memberikan penjelasan terkait proses penjemputan dan perlakuan terhadap terdakwa selama mengikuti persidangan.
Dalam siaran pers tersebut dijelaskan bahwa terdakwa dijemput menggunakan kendaraan tahanan yang tersedia dan diperlakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Kejari Surabaya juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan terdakwa akan ditindak secara tegas dan terukur sesuai ketentuan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pelaksanaan tugas pengawalan dan penanganan terdakwa harus tetap berada dalam koridor aturan serta prosedur yang telah ditetapkan.
Kejari Surabaya juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan tindakan atau perbuatan tercela dalam proses penanganan perkara.
Masyarakat dipersilakan menyampaikan laporan melalui kanal resmi SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui laman www.lapor.go.id.
Selain itu, Kejari Surabaya menyediakan saluran pengaduan melalui hotline di nomor **08213311700**.
Langkah tersebut menjadi bentuk keterbukaan institusi kejaksaan terhadap pengawasan publik sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan maupun dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Dalam pernyataan penutupnya, Kejari Surabaya menegaskan komitmen untuk tidak mentolerir tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Kami tidak akan mentolelir perbuatan yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya.”
Pernyataan resmi tersebut ditandatangani atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Kepala Seksi Intelijen, Yogi Aryanto, S.H., M.H., di Surabaya pada 13 November 2026.
Dengan adanya tanggapan resmi ini, Kejari Surabaya menegaskan pentingnya transparansi, profesionalitas, kepatuhan terhadap SOP, serta pengawasan masyarakat dalam setiap proses penegakan hukum.
Di sisi lain, keterbukaan informasi dan pemberitaan yang berimbang tetap menjadi bagian penting dalam memastikan publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.
Belum ada komentar