SURABAYA, JAWA TIMUR –Kejaksaan Negeri Surabaya secara resmi menyetorkan uang rampasan negara senilai Rp4.531.142.707 atau sekitar Rp4,53 miliar ke kas negara pada Jumat (20/11/2026). Penyetoran ini merupakan langkah nyata dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat terpidana Ganjar Siswo Pramono, S.T., M.T. Melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB), Kejari Surabaya membuktikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada menjatuhkan vonis, tetapi juga benar-benar mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada rakyat.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Emanuel Yogi Budi Aryanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyetoran uang rampasan tersebut merupakan tindak lanjut dari tiga putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Landasan hukum utamanya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 20 Agustus 2026, yang memperkuat putusan sebelumnya dari Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Pengadilan Negeri Surabaya. “Pelaksanaan eksekusi ini sangat penting agar putusan pengadilan benar-benar terwujud, tidak hanya tertulis di atas kertas,” ujar Yogi di Surabaya, Jumat lalu. Ia menegaskan bahwa proses ini berjalan secara transparan dan mengikuti seluruh ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjaga asas praduga tidak bersalah hingga seluruh tahapan hukum selesai dilalui.
Rincian sumber dana yang disetorkan pun terungkap secara lengkap kepada publik. Sebagian besar berupa uang tunai yang disita pada awal Januari 2024: pada 8 Januari ditemukan uang tunai senilai Rp2,2 miliar, pada 9 Januari sebesar Rp850 juta, dan pada 10 Januari berupa uang tunai Rp550 juta. Selain itu, terdapat dana yang tersimpan dalam rekening Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Darmo atas nama terpidana, dengan total nilai Rp931.142.706,72 yang sebelumnya telah diblokir berdasarkan dokumen resmi. Seluruh harta tersebut telah dinyatakan dirampas bagi negara dalam amar putusan yang telah inkracht, sehingga kini sah disetorkan ke kas negara.
Kejari Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pemulihan aset negara dari berbagai perkara pidana, khususnya korupsi. Dana sebesar Rp4,53 miliar ini akan masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga langsung bermanfaat bagi keuangan negara. Langkah ini sekaligus mengubah paradigma penindakan korupsi yang selama ini dinilai banyak pihak hanya berfokus pada hukuman penjara bagi pelaku, tanpa sepenuhnya mengejar pengembalian kerugian yang telah diderita oleh rakyat dan negara.
Masyarakat pun diharapkan dapat melihat upaya ini sebagai bukti bahwa keadilan tidak hanya berbicara tentang hukuman, tetapi juga pemulihan hak-hak negara yang telah dirugikan. Kejari Surabaya menjamin seluruh proses penyetoran dan pengelolaan barang bukti dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan akan terus memprioritaskan pemulihan aset dalam setiap penanganan perkara korupsi ke depan. Transparansi ini diharapkan membangun kepercayaan publik sekaligus menjadi pesan tegas bagi siapa saja yang berniat menyalahkan kepercayaan publik: keuntungan hasil kejahatan pasti akan dikembalikan kepada negara.

Belum ada komentar