KABUPATEN TAPUT, SUMATERA UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara mengintensifkan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui sosialisasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum di bidang cukai.
Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Tembakau Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 tersebut digelar pada Selasa (17/11/2026), bertempat di Aula SMA Swasta HKBP 2 Tarutung.
Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setdakab Tapanuli Utara, Ir. David Sipahutar, M.Si., yang mewakili Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., sekaligus membuka acara.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan pada kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa peredaran rokok ilegal bukan hanya berpotensi merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat serta dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga, yakni Sonoy Mangatas Bornois Simanullang, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, serta Davy Frederik Hutagalung, Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai.
Turut hadir sejumlah perwakilan perangkat daerah, di antaranya Jefri Sinaga dari Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara, Agus Sinaga dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta Marular Daniel M.L. Tobing selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Tapanuli Utara.
Hadir pula perwakilan Dinas PMPTSP dan Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara.
Pemkab Tapanuli Utara menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan desa, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta diharapkan mampu meneruskan informasi dan pemahaman yang diperoleh kepada masyarakat luas, terutama pedagang dan pelaku usaha, agar tidak memperjualbelikan produk rokok ilegal.
Selain meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Dana tersebut diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, serta penegakan hukum di Kabupaten Tapanuli Utara.
Pemkab Tapanuli Utara pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mendukung gerakan Gempur Rokok Ilegal. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan hukum, serta menjaga penerimaan negara demi kesejahteraan bersama.

Belum ada komentar