Siswi Terjatuh, Proyek Drainase Jalan Panglima Polim Bojonegoro Disorot

KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Proyek pembangunan drainase di Jalan Panglima Polim, Kecamatan Bojonegoro, kembali menuai sorotan tajam setelah seorang siswi SMKN 1 Bojonegoro terjatuh ke dalam lubang galian proyek, Selasa (28/10/2025).

• BACA: Skandal Proyek Drainase di Jalan Panglima Polim Bojonegoro Diduga Ada Kepentingan
• BACA: Proyek Drainase di Jalan Panglima Polim Bojonegoro Disorot: Diduga Tak Sesuai Spesifikasi dan Minim Transparansi

Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran serius terkait standar keselamatan dan kualitas pengerjaan proyek infrastruktur di daerah tersebut.

Menurut keterangan saksi mata, seorang warga Desa Sumbang yang enggan disebutkan namanya, insiden terjadi karena lubang galian dipenuhi genangan air tanpa tanda pengaman memadai.

“Saya melihat langsung siswi itu terjatuh ke dalam galian drainase yang penuh air,” ujarnya. Beruntung, korban berhasil diselamatkan warga sekitar, namun kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab kontraktor dan pengawasan dari dinas terkait.

Selain masalah keselamatan, proyek drainase ini juga menuai kritik tajam dari masyarakat dan aktivis lokal. Mereka menyoroti proses pemasangan uditch (saluran beton siap pakai) yang dilakukan tanpa pengurasan air terlebih dahulu di dasar galian. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi daya tahan dan efektivitas saluran air.

“Bagaimana kualitasnya bisa dijamin kalau air tidak dikuras? Apakah elevasi dan fungsi alirannya bisa maksimal?” tegas seorang aktivis lokal, Rabu (29/10/2025).

Insiden ini memicu desakan publik agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bojonegoro melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. Audit dinilai penting untuk memastikan bahwa pengerjaan drainase sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar keselamatan kerja.

“Pemerintah daerah harus transparan. Jangan tunggu korban berikutnya baru bertindak,” kata salah satu warga.

Warga berharap, evaluasi dan tindakan tegas terhadap pihak pelaksana proyek dapat segera dilakukan, termasuk peninjauan ulang sistem pengawasan lapangan dan penerapan rambu pengaman.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal kecepatan penyelesaian, tetapi juga keselamatan masyarakat. Dengan langkah transparan dan penegakan standar mutu yang ketat, Bojonegoro diharapkan dapat membangun infrastruktur yang aman, tahan lama, dan berpihak pada kepentingan publik.

(Iwan)