Kepala DPRKPP Pemkot Surabaya Layangkan Surat Teguran SLF, drg. David: Jet-Z Itu 3 Lantai, Bukan 5 Lantai

KOTA SURABAYA (Beritakeadilan, Jawa Timur)-Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MT menerbitkan Surat No. 640/8949/436.7.4/2022, perihal Teguran Terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tertanggal 28 Juni 2022 terhadap bangunan Jl. Manyar Rejo III No. 3, Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

 

 

Seketika pemilik bangunan, drg David Andreasmito angkat bicara. Pemilik bangunan yang dikenal Klinik Gigi Jet-Z ini, merasa tidak terima atas teguran dan terbitnya surat DPRKPP Pemkot Surabaya.

 

Iya, mas. Harus jelas batasan mana yang harus ada SLF dan mana tidak. Ini kan rumah tinggal yang dipakai usaha. SLF diberikan apabila ada permohonan dan untuk gedung tertentu, ucap drg. David kepada www.beritakeadilan.com, Rabu (06/07/2022).

 

Drg. David menjelaskan, ada 3 (tiga) kreteria bangunan yang diberikan SLF. Yaitu: Bangunan diatas 5 lantai, bangunan basament, apabila ada permohonan. Artinya, bahwa gedung tertentu yang memiliki lebih dari 5 (lima) lima lantai dan atau memiliki basement wajib membuat SLF. Sedangkan yang tidak dalam kreteria tersebut tetap bisa membuat SLF apabila diperlukan, ungkap Drg. David.

 

Masih drg. David, mestinya surat bunyinya himbauan bukan teguran.  Kalau begini, saya merasa diteror dan diintimidasi. Aturan SLF kok tidak mengerti. Bangunan Klinik Gigi Jet-Z itu tiga lantai bukan 5 lantai, tegas drg. David.

 

Kepala DPRKPP Pemkot Surabaya, Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MT saat dikonfirmasi via whatsapp oleh www.beritakeadilan.com, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemkot Surabaya ini, belum menjawab dan belum membalas.

 

Sementara dikutip dari www.surabaya.go.id, Pemkot Surabaya melalui DPRKPP telah memberikan peringatan kepada 2.740 pemilik bangunan gedung di Kota Pahlawan. Peringatan ini dilayangkan lantaran pemilik bangunan gedung tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

 

 

"Jadi kami melakukan peneguran dari wajib SLF itu yang kami data ada 2.740 dan sudah kita tegur semua. Karena memang mereka banyak yang tidak tahu apa itu SLF," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat, Senin (4/7/2022).

 

Irvan menyatakan, bahwa DPRKPP sekarang ini berkonsentrasi kepada bangunan tinggi yang berdiri di atas 8 lantai. Seperti misalnya, apartemen, hotel dan mal. Dengan tingginya bangunan yang berdiri itu, dinilainya lebih berpotensi rawan mengalami kerusakan struktur.

 

"Karena memang huniannya paling tinggi dan rawan kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi kerusakan struktur dan sebagainya," ujar dia.

 

Oleh sebabnya, Irvan mengimbau kepada para pemilik gedung bangunan di Kota Surabaya agar segera mengurus SLF. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

 

"Kami juga sudah mempermudah melalui desk-desk di kantor (DPRKPP) setiap hari. Kemudian juga mempercepat proses melalui Perwali yang tadinya 25 hari untuk non sederhana, itu bisa menjadi cuma 12 hari," jelas Irvan.

 

Selain itu, dia juga memastikan, bahwa tandatangan atau penanggungjawab untuk pengurusan SLF, tak harus melalui konsultan. Bisa dilakukan langsung oleh pemilik bangunan gedung maupun pihak kontraktor.

 

"Tandatangan tidak harus konsultan, bisa juga pemilik/owner, kontraktor asal mau bertanggung jawab, entah dari sisi struktur atau proteksi kebakaran dan limbah, silahkan tanda tangan," tegasnya.

 

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu menyatakan, bahwa pemilik bangunan gedung dapat dikenai sanksi apabila belum memiliki SLF. Namun, sebelum diberikan sanksi, DPRKPP akan memberikan peringatan dahulu secara bertahap.

 

"Jadi setelah teguran atau peringatan ketiga kali, ada bantib (bantuan penertiban). Kalau tidak diabaikan, kita segel dulu, baru kita lakukan penutupan," imbuhnya.

 

Oleh karena itu, Irvan kembali mengimbau kepada para pemilik bangunan gedung di Surabaya agar segera mengurus SLF. Apalagi, urus SLF kini lebih cepat pasca terbitnya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 tahun 2022 tentang perubahan atas Perwali Nomor 14 tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

 

"Jadi kalau misalnya tidak pakai konsultan ya cukup mengisi daftar simak aja. Kemudian yang tanda tangan owner atau penanggung jawab sudah cukup," tandasnya.

 

Sebagai diketahui, bahwa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. (handoko)