KABUPATEN TOBA, SUMATERA UTARA – Status Desil dalam data kesejahteraan sosial menjadi perhatian di tengah masyarakat Kabupaten Toba. Sejumlah warga mengeluhkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi yang mereka alami dengan status Desil yang tercatat dalam sistem.
Keluhan tersebut berkaitan dengan warga yang merasa kondisi ekonominya masih terbatas, namun berdasarkan hasil pengecekan justru tercatat dalam Desil yang dinilai relatif tinggi. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai proses pendataan, pemutakhiran, serta verifikasi data kesejahteraan sosial yang digunakan pemerintah.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Rabu (26/8/2026), mengaku keberatan dengan status Desil yang tercatat atas dirinya. Warga tersebut mengungkapkan bahwa saat ini dirinya masih mengontrak rumah dan menghadapi keterbatasan ekonomi. Namun, setelah dilakukan pengecekan, status datanya tercatat berada pada Desil 6.
Menurut warga tersebut, status yang tercatat diduga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kehidupan keluarganya saat ini. Ia berharap pemerintah dapat melakukan pengecekan dan verifikasi kembali apabila terdapat perbedaan antara kondisi faktual di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem.
“Kami berharap data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Kalau kondisi ekonomi kami masih terbatas, seharusnya ada mekanisme untuk mempertanyakan dan memperbaiki data apabila memang tidak sesuai,” ujar warga tersebut.
Persoalan akurasi data dinilai penting karena data kesejahteraan sosial menjadi salah satu dasar dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dapat berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program pemerintah. Karena itu, masyarakat berharap proses pendataan dilakukan secara objektif dan data dapat diperbarui apabila terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi warga.
Meski demikian, status Desil tidak semestinya langsung disimpulkan hanya berdasarkan satu indikator, seperti kondisi rumah atau status kepemilikan tempat tinggal. Penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat dilakukan berdasarkan sejumlah indikator dan mekanisme pendataan yang ditetapkan pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan penjelasan dari instansi terkait mengenai indikator, sumber data, serta proses pemutakhiran yang digunakan dalam menentukan status Desil masyarakat.
Masyarakat berharap Dinas Sosial Kabupaten Toba membuka ruang pengaduan bagi warga yang merasa terdapat dugaan ketidaksesuaian status Desil dengan kondisi sebenarnya. Pengaduan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi maupun pemutakhiran data sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk menjaga keberimbangan informasi, Dinas Sosial Kabupaten Toba juga diharapkan memberikan klarifikasi terkait keluhan tersebut, termasuk mengenai mekanisme penetapan Desil, waktu terakhir pemutakhiran data, prosedur bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan, serta kemungkinan dilakukannya verifikasi lapangan terhadap data yang diduga tidak sesuai.
Dengan adanya klarifikasi dari pihak terkait, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai status Desil dan tidak hanya berpedoman pada hasil pengecekan secara mandiri. Pemerintah juga diharapkan memastikan setiap laporan mengenai dugaan ketidaksesuaian data dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur, sehingga data kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Belum ada komentar