KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Retakan tanah di Kedungadem bukan sekadar tanda musim. Ini alarm keras yang berbunyi lebih cepat dari biasanya. Kemarau memang belum tiba di puncaknya, tapi air sudah lebih dulu pergi. Embung menyusut, sungai mendangkal, dan sawah mulai kehilangan harapan.
Di tengah situasi yang kian genting, petani di Kedungadem seperti Warsono seolah dipaksa membaca musim dengan spekulasi. Kepastian masa tanam berubah menjadi pertaruhan. Debit air terus menyusut, sementara kepastian intervensi tak kunjung terlihat.
“Air sudah mulai susut sekarang. Kalau kondisi ini terus berlanjut, ke depan jelas lebih parah. Tanpa air, kami mau kerja apa?” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Namun yang paling mencolok bukan hanya krisis air, melainkan krisis respons. Di saat petani berpacu dengan waktu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro justru memilih diam. Kepala DKPP, Zaenal Fanani, tidak memberikan keterangan saat dimintai penjelasan terkait langkah konkret menghadapi ancaman kekeringan ini.
Sikap ini kontras dengan pernyataan Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono. Dalam sebuah kesempatan di Pendopo Malowopati beberapa waktu lalu, ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai komitmen seluruh organisasi perangkat daerah.
“Jalur pembangunan kita adalah jalur bahagia, jalur penuh kepedulian, dan jalur semangat. Karena itu, jangan mempersulit ketika rekan media membutuhkan ruang diskusi dan klarifikasi,” tegasnya.
Pernyataan itu kini terdengar seperti ironi di lapangan. Ketika petani membutuhkan kejelasan arah, justru yang muncul adalah kebisuan. DKPP tak hanya gagal menjawab, tetapi juga terkesan tak hadir.
Lebih jauh, persoalan tak berhenti pada komunikasi. Program-program pertanian yang selama ini digulirkan dinilai belum menyentuh kebutuhan riil petani, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti Kedungadem. Bantuan yang ada kerap bersifat seremonial, tidak berbasis pada peta kerentanan air, dan minim keberlanjutan.
Daripada memperkuat infrastruktur air atau sistem mitigasi kekeringan, pendekatan yang digunakan masih generik-seolah semua wilayah memiliki persoalan yang sama. Padahal, karakter lahan dan ancaman di tiap kecamatan berbeda.
Akibatnya, petani kembali berada di posisi paling rentan. Tanpa perlindungan yang jelas, tanpa kepastian dukungan teknis, mereka dipaksa bertahan dengan sumber daya seadanya.
Jika pola ini terus berulang, ujungnya mudah ditebak: gagal panen meluas, utang petani membengkak, dan ketahanan pangan daerah ikut terancam. Di Kedungadem, krisis air sudah di depan mata. Yang belum terlihat justru keseriusan kebijakan.
Belum ada komentar