KEJARI SURABAYA KEMBALIKAN UANG NEGARA Rp4,53 MILIAR: Eksekusi Putusan Korupsi Ganjar Siswo Pramono Tuntas

Foto: Kejari Surabaya menyetorkan uang rampasan negara Rp4,53 miliar ke kas negara melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.
beritakeadilan.com,

SURABAYA, JAWA TIMUR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang rampasan negara senilai Rp4.531.142.707 atau sekitar Rp4,53 miliar ke kas negara. Penyetoran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat terpidana Ganjar Siswo Pramono, S.T., M.T.

Penyetoran dilakukan pada Jumat (20/11/2026) melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Surabaya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan aset hasil tindak pidana dikembalikan kepada negara.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Surabaya, Emanuel Yogi Budi Aryanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyetoran uang rampasan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus komitmen institusi dalam mengoptimalkan pemulihan aset negara.

Menurutnya, pelaksanaan eksekusi menjadi tahapan penting agar putusan pengadilan tidak berhenti pada vonis, melainkan benar-benar dituntaskan melalui pengembalian aset yang telah ditetapkan untuk negara.

Eksekusi uang rampasan negara tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 20 Agustus 2026.

Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY tertanggal 28 April 2026.

Sebelumnya, perkara tersebut juga telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tertanggal 13 Maret 2026.

Ketiga putusan tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan eksekusi setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Dalam amar putusan, sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dana yang tersimpan dalam rekening perbankan ditetapkan untuk dirampas bagi negara.

Berdasarkan keterangan resmi Kejari Surabaya, uang rampasan yang disetorkan berasal dari sejumlah barang bukti yang sebelumnya telah disita dalam proses penyidikan.

Barang bukti pertama berupa uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 22.000 lembar dengan total nilai Rp2,2 miliar. Uang tersebut disita pada 8 Januari 2024.

Selanjutnya, penyidik menyita uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 8.500 lembar atau senilai Rp850 juta pada 9 Januari 2024.

Penyitaan berikutnya dilakukan pada 10 Januari 2024, berupa uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 5.000 lembar senilai Rp500 juta dan pecahan Rp50.000 sebanyak 1.000 lembar senilai Rp50 juta. Total uang tunai dalam penyitaan tersebut mencapai Rp550 juta.

Selain uang tunai, terdapat dana sebesar Rp931.142.706,72 yang tersimpan dalam rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Surabaya Darmo atas nama Ganjar Siswo Pramono.

Dana tersebut sebelumnya diblokir berdasarkan Berita Acara Pemblokiran Rekening/Harta Kekayaan yang Tersimpan di Bank Nomor 03/2871-310010, dengan nomor rekening 7119731105.

Seluruh barang bukti tersebut kemudian ditetapkan untuk dirampas bagi negara dan menjadi bagian dari penyetoran uang rampasan melalui Kejari Surabaya.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Emanuel Yogi Budi Aryanto, S.H., M.H. menegaskan, penyetoran uang rampasan tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menuntaskan eksekusi putusan pengadilan secara menyeluruh dan transparan.

Melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, Kejari Surabaya menyatakan akan terus mengoptimalkan pengelolaan barang bukti serta uang rampasan agar dapat segera dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan hukum.

Pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut diharapkan turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, pemulihan keuangan negara menjadi bagian penting dalam upaya memastikan hasil penegakan hukum dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

Penyetoran uang rampasan sebesar Rp4,53 miliar ini sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi bagian penting yang harus dituntaskan melalui pelaksanaan putusan pengadilan.

Keterangan resmi tersebut disampaikan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Kepala Seksi Intelijen, Yogi Aryanto, S.H., M.H., di Surabaya, Jumat (20/11/2026).

Belum ada komentar